PKH–BPNT Masih Cair, Ini 5 Bansos Januari 2026

PKH–BPNT Masih Cair, Ini 5 Bansos Januari 2026

PKH–BPNT Masih Cair, Ini 5 Bansos Januari 2026. Pemerintah sedang mempersiapkan beragam program bantuan sosial yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026.

Kegiatan ini ditujukan untuk membantu jutaan Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung kelanjutan pendidikan anak-anak.

Rencananya, penyaluran bantuan sosial akan dimulai pada Januari 2026 dan akan dilakukan secara bertahap mengikuti mekanisme yang telah ditentukan untuk masing-masing program.

Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini akan berdasarkan pada data penerima yang telah terverifikasi agar tepat sasaran.

Beberapa program bantuan sosial yang sudah ada akan tetap dilanjutkan pada tahun 2026, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Program Indonesia Pintar.

Program-program ini selama ini menjadi alat utama dalam perlindungan sosial bagi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dan rentan.

PKH bertujuan untuk membantu keluarga miskin dengan memenuhi kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak-anak kecil, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia.

Sementara itu, BPNT bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar, dan PIP difokuskan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pemerintah berharap kelanjutan program bantuan sosial ini dapat mempertahankan daya beli masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Lantas, bagaimana dengan BLT Kesejahteraan Rakyat dan Bantuan Subsidi Upah? Apakah keduanya juga akan tersedia lagi pada tahun 2026?

Berikut adalah ringkasan 5 program bantuan sosial yang diperkirakan akan berlangsung sepanjang tahun 2026, terinspirasi dari berbagai sumber.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH akan tetap menjadi salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial yang berlanjut pada tahun 2026. Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk tunai atau non-tunai melalui bank atau kantor pos selama satu tahun anggaran.

Para penerima PKH terdiri dari keluarga yang termasuk kategori miskin dan sangat miskin, mulai dari ibu hamil, anak usia dini, pelajar, penyandang disabilitas berat, hingga lansia.

Tujuan utama dari PKH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima, mengurangi beban biaya, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Calon penerima harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan akan disalurkan empat kali dalam setahun dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai kategori.




Rincian jumlah PKH 2026 per kategori adalah sebagai berikut:

Ibu hamil/nifas: Rp 3.000.000 per tahun
Anak usia 0–6 tahun: Rp 3.000.000 per tahun
Anak SD: Rp 900.000 per tahun
Anak SMP: Rp 1.500.000 per tahun
Anak SMA: Rp 2.000.000 per tahun
Penyandang disabilitas berat: Rp 2.400.000 per tahun
Lansia berusia 60 tahun ke atas: Rp 2.400.000 per tahun
Korban pelanggaran HAM berat: Rp 10.800.000 per tahun




2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
BPNT, yang juga dikenal sebagai bantuan sembako, akan tetap dilanjutkan pada tahun 2026. Program ini ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Menurut informasi dari Kementerian Sosial, besaran BPNT ditetapkan sebesar Rp 200.000 per Keluarga Penerima Manfaat per bulan, dan akan disalurkan melalui mekanisme baik tunai maupun non-tunai.

Penyaluran dapat dilakukan setiap bulan, dua bulan sekali, atau tiga bulan sekali sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan sering kali digabungkan dengan bantuan sosial lainnya.




Kelompok penerima BPNT terdiri dari:

– Penyandang disabilitas tunggal
– Lansia tunggal
– Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki anggota lansia atau disabilitas
– Keluarga Penerima Manfaat dengan kepala keluarga berusia 40–59 tahun
– Keluarga Penerima Manfaat dengan kepala keluarga berusia di bawah 40 tahun




3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Di tahun 2026, Program Indonesia Pintar dari Kemendikbudristek akan tetap disalurkan untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.

PIP mencakup siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat dengan besaran bantuan yang ditetapkan:

SD/Paket A: Rp 450.000 per tahun
SMP/Paket B: Rp 750.000 untuk satu tahun
SMA/SMK/Paket C: Rp 1.000.000 untuk satu tahun




Bagi siswa yang berada di kelas akhir, jumlahnya disesuaikan:

Kelas 6 SD: Rp 225.000
Kelas 9 SMP: Rp 375.000
Kelas 12 SMA/SMK: Rp 900.000
Mulai tahun 2026, PIP akan diperluas untuk mencakup pendidikan taman kanak-kanak sebagai bagian dari program Wajib Belajar 13 Tahun. Sekitar 888 ribu siswa TK akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 450. 000 setiap tahun.




4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
BLT Dana Desa akan tetap menjadi fokus penggunaan Dana Desa pada tahun 2026, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem.

Penerima BLT-DD ditentukan berdasarkan DTSEN dan melalui proses verifikasi di tingkat desa. Penentuan ini dilakukan melalui musyawarah dalam Musdesus agar bantuan tepat sasaran.

Jumlah bantuan BLT-DD biasanya sebesar Rp 300.000 setiap bulan, dan jadwal pencairannya dapat bervariasi di setiap desa, baik bulanan, dua bulanan, ataupun tiga bulanan.

Perlu diketahui bahwa penerima PKH dan BPNT umumnya tidak berhak menerima BLT Dana Desa.




5. Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
Pemerintah juga melanjutkan bantuan untuk iuran JKN bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Jumlahnya sebesar Rp 42.000 per orang per bulan, yang langsung disetorkan ke BPJS Kesehatan. Dengan adanya bantuan ini, peserta PBI dapat menikmati layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan.