Pemerintah mempermudah masyarakat dalam mengecek status penerima bantuan sosial (bansos) BPNT dan PKH tahun 2026. Kini, proses pengecekan dapat dilakukan secara online hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi Kemensos tanpa perlu datang ke kantor terkait. Cukup menyiapkan NIK KTP dan akses internet, status penerimaan bansos dapat diketahui dalam beberapa langkah sederhana.
DTSEN Menjadi Acuan Penyaluran Bansos 2026
Dalam penyaluran bansos tahun 2026, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama. Sistem ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan untuk menentukan penerima bansos.
Melalui DTSEN, pemerintah dapat memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat sehingga program bansos dapat diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Data dalam DTSEN mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ke dalam beberapa kategori desil. Kelompok Desil 1 hingga Desil 4, yang mewakili sekitar 40 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terbawah, menjadi prioritas utama penerima bansos seperti BPNT dan PKH.
Selain itu, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data melalui pendamping sosial dan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar informasi yang digunakan tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.
Langkah Cek Bansos BPNT dan PKH 2026
Pengecekan status bansos dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus mengunduh aplikasi tambahan.
Berikut langkah-langkahnya:
- Kunjungi situs resmi pengecekan bansos Kemensos.
- Masukkan NIK KTP yang terdiri dari 16 digit.
- Isi kode verifikasi atau captcha yang tersedia.
- Klik tombol “Cari Data”.
- Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pencarian.
Apabila data ditemukan, sistem akan menampilkan informasi mengenai status penerima bansos berdasarkan data terbaru yang tercatat dalam DTSEN.
Nominal Bansos BPNT Tahun 2026
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan nilai bansos sebesar:
- Rp200.000 per bulan, atau
- Rp600.000 setiap tiga bulan (per triwulan).
Bansos ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang masuk dalam kategori penerima.
Rincian Bansos PKH Tahun 2026
Besaran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) berbeda-beda sesuai kelompok penerima manfaat yang terdaftar.
Berikut rinciannya:
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000
- Ibu hamil atau masa nifas: Rp750.000
- Anak usia dini 0–6 tahun: Rp750.000
- Lansia berusia 60 tahun ke atas: Rp600.000
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
- Siswa SMA/sederajat: Rp500.000
- Siswa SMP/sederajat: Rp375.000
- Siswa SD/sederajat: Rp225.000
Besaran bansos diberikan sesuai kategori yang tercantum dalam data penerima Kemensos.
Mekanisme Penyaluran Bansos
Penyaluran bansos BPNT dan PKH dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.
Karena proses pencairan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah, waktu penerimaan bansoisdapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat disarankan untuk rutin mengecek status bansos melalui layanan resmi yang tersedia.
Kesimpulan
Pengecekan bansos BPNT dan PKH 2026 kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan praktis melalui layanan online Kemensos menggunakan NIK KTP. Pemerintah juga telah menerapkan DTSEN sebagai basis data terbaru guna memastikan bansos tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, proses pencairan bansos dilakukan secara bertahap melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia sesuai jadwal yang berlaku di masing-masing daerah.
Komentar