Skema PPPK Paruh Waktu resmi dibuka pemerintah sebagai solusi bagi tenaga non-ASN yang belum lolos seleksi ASN. Di Kota Bogor, besaran gaji PPPK Paruh Waktu diperkirakan bisa mencapai Rp5 juta per bulan, menyesuaikan kebijakan pusat dan kemampuan anggaran daerah.
Regulasi PPPK Paruh Waktu Resmi Berlaku
Pemerintah melalui Kementerian PANRB menetapkan kebijakan PPPK Paruh Waktu sebagai bentuk penataan tenaga non-ASN. Aturan ini tertuang dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025 yang disahkan pada 13 Januari 2025.
PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari ASN, namun bekerja dengan sistem jam kerja lebih fleksibel. Skema ini dirancang agar instansi pemerintah tetap dapat memanfaatkan tenaga berpengalaman tanpa membebani anggaran secara penuh seperti ASN tetap.
Siapa yang Diprioritaskan Menjadi PPPK Paruh Waktu
Program ini tidak terbuka untuk umum, melainkan diprioritaskan bagi tenaga non-ASN tertentu yang telah mengikuti proses seleksi sebelumnya.
Kriteria Tenaga Non-ASN
Tenaga non-ASN yang berpeluang menjadi PPPK Paruh Waktu meliputi:
- Terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Pernah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK tahun 2024
- Tidak lulus atau tidak memenuhi syarat pada seleksi tahap pertama CASN 2024
Tujuan Kebijakan PPPK Paruh Waktu
Kebijakan ini bertujuan:
- Memberikan kepastian kerja bagi tenaga non-ASN
- Menjaga kesinambungan layanan publik
- Menyesuaikan belanja pegawai dengan kemampuan fiskal daerah
Ketentuan Gaji PPPK Paruh Waktu
Besaran gaji PPPK Paruh Waktu tidak ditetapkan secara seragam nasional, melainkan disesuaikan dengan kondisi daerah dan instansi. Berdasarkan Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025, pengupahan PPPK Paruh Waktu mengacu pada:
- Gaji terakhir saat masih berstatus non-ASN
- Upah minimum daerah tempat bertugas
- Kemampuan anggaran instansi pemerintah
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu menerima upah paling rendah setara penghasilan sebelumnya atau mengikuti upah minimum wilayah.
Estimasi Gaji PPPK Paruh Waktu di Kota Bogor
Untuk Kota Bogor, Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp5.126.898 per bulan, naik 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan aturan yang dilansir dari laman Metro Bogor, estimasi gaji PPPK Paruh Waktu di Kota Bogor diperkirakan sebagai berikut:
- Gaji minimal: Rp5.126.898 (setara UMK Kota Bogor 2025)
- Lulusan SMA/sederajat: sekitar Rp2,5 juta–Rp3 juta, tergantung pengalaman dan masa kerja
- Lulusan S1: berkisar Rp3,5 juta hingga Rp5,1 juta, berpotensi mencapai UMK penuh sesuai kebijakan instansi
Besaran ini masih bersifat estimasi karena penetapan akhir berada di tangan masing-masing instansi pemerintah.
Jumlah Pegawai Non-ASN yang Berpeluang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor mencatat ada sekitar 3.929 pegawai non-ASN yang berpeluang divalidasi sebagai calon PPPK Paruh Waktu.
Proses validasi dilakukan langsung di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan data tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
Dampak Skema PPPK Paruh Waktu bagi Tenaga Non-ASN
Kehadiran PPPK Paruh Waktu memberi dampak positif, terutama bagi tenaga non-ASN yang selama ini berada dalam posisi tidak pasti. Skema ini memberi peluang memperoleh status ASN, kepastian penghasilan, serta perlindungan kerja yang lebih jelas dibandingkan sebelumnya.
Namun, karena bersifat paruh waktu, besaran gaji dan jam kerja tetap bergantung pada kebijakan instansi dan kondisi anggaran daerah.
Kesimpulan
Gaji PPPK Paruh Waktu di Kota Bogor berpotensi mencapai Rp5 juta per bulan, mengacu pada UMK 2025. Skema ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga non-ASN yang belum lolos seleksi ASN, sekaligus menjadi solusi penataan pegawai yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah.
sumber: https://www.metrobogor.com/sosial/107115765275/berapa-besaran-gaji-pppk-paruh-waktu-di-kota-bogor-estimasi-upah-bisa-tembus-rp5-juta-per-bulan?page=2
