Skema PPPK Paruh Waktu kini menjadi jalan tengah bagi ribuan tenaga honorer yang belum berhasil lolos seleksi CPNS. Meski bekerja dengan jam terbatas, statusnya tetap Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan hak gaji dan perlindungan yang diatur negara. Lalu, berapa sebenarnya gaji PPPK Paruh Waktu di Jawa Timur dan apa saja tunjangan yang berpotensi diterima?
PPPK Paruh Waktu: Solusi Penataan Honorer
PPPK Paruh Waktu merupakan kebijakan baru yang disusun Kementerian PANRB untuk menata tenaga non-ASN secara lebih adil dan terstruktur. Skema ini memberi peluang bagi honorer yang belum lulus CPNS atau PPPK penuh waktu agar tetap bisa bekerja di instansi pemerintah.
Mengutip Detik.com, Status PPPK Paruh Waktu tetap diakui sebagai ASN, meski dengan pengaturan jam kerja dan pendanaan yang menyesuaikan kemampuan anggaran masing-masing instansi.
Dasar Hukum Gaji PPPK Paruh Waktu
Pengaturan gaji PPPK Paruh Waktu tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa:
- Gaji PPPK Paruh Waktu disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi
- Besaran gaji tidak boleh lebih rendah dari upah saat masih honorer
- Alternatif penetapan gaji dapat mengacu pada UMP atau UMK setempat
Pendanaan gaji juga dimungkinkan berasal dari pos anggaran selain belanja pegawai, selama sesuai ketentuan perundang-undangan seperti dikutip dari detik.com
Gaji PPPK Paruh Waktu di Jawa Timur
Mengutip Kompas.com, untuk wilayah Jawa Timur, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.446.880. Angka ini menjadi acuan minimal gaji PPPK Paruh Waktu apabila instansi menetapkan pembayaran berdasarkan UMP.
Artinya, PPPK Paruh Waktu di Jawa Timur berpotensi menerima gaji:
- Minimal setara Rp2,4 juta per bulan
- Bisa lebih tinggi jika mengacu pada UMK kabupaten/kota
- Tidak boleh lebih rendah dari penghasilan honorer sebelumnya
Besaran akhir tetap ditentukan oleh kebijakan instansi dan kondisi anggaran daerah.
Daftar UMP 2025 sebagai Acuan Gaji PPPK Paruh Waktu
Selain Jawa Timur, berikut beberapa UMP 2025 di provinsi lain yang juga kerap dijadikan acuan:
- UMP Jakarta Rp 5.729.876
- UMP Banten Rp 3.100.881
- UMP Jawa Barat Rp 2.317.601
- UMP Jawa Tengah Rp 2.327.386
- UMP DIY Yogyakarta/UMP Jogja Rp 2.417.495
- UMP Bali Rp 3.207.459
Data UMP ini penting diketahui karena skema PPPK Paruh Waktu bersifat nasional, namun implementasinya sangat bergantung pada wilayah penempatan.
Tunjangan PPPK Paruh Waktu: Apa Saja yang Didapat?
Hingga kini, belum ada aturan teknis yang mengatur tunjangan khusus PPPK Paruh Waktu. Namun, regulasi terkait PPPK penuh waktu bisa menjadi rujukan awal.
Berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (1), PPPK yang menjalankan tugas jabatan berhak menerima tunjangan yang setara dengan PNS di instansi tempatnya bekerja.
Jenis-Jenis Tunjangan PPPK
Jika mengacu pada aturan tersebut, berikut tunjangan yang berpotensi diterima PPPK:
- Tunjangan Keluarga
- Suami/istri: 10 persen dari gaji pokok
- Anak: 2 persen dari gaji pokok
- Tunjangan Pangan
- Uang makan
- Tunjangan beras setara 10 kg per bulan (Rp7.242 per kg)
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan jabatan struktural
- Tunjangan jabatan fungsional
- Tunjangan Tambahan Khusus
Disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kekhususan jabatan, antara lain:
- Tunjangan kinerja
- Tunjangan guru dan dosen
- Tunjangan bahaya (radiasi, nuklir, K3)
- Tunjangan wilayah khusus (Papua, pulau terluar, perbatasan)
- Tunjangan profesi tertentu seperti jurusita
Apakah PPPK Paruh Waktu Mendapat THR?
Untuk PPPK penuh waktu, Kementerian Keuangan melalui DJPb menyebutkan bahwa THR sebesar 100 persen diberikan jika telah bekerja minimal satu tahun.
Sementara itu, untuk PPPK Paruh Waktu, kebijakan THR masih menunggu aturan lanjutan. Pemberiannya sangat bergantung pada regulasi teknis dan kemampuan fiskal instansi masing-masing.
Penutup: PPPK Paruh Waktu Tetap Punya Kepastian Hak
Meski belum sepenuhnya setara dengan PPPK penuh waktu, skema PPPK Paruh Waktu memberikan kepastian status, penghasilan, dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer. Di Jawa Timur, gaji minimal yang mengacu pada UMP memberi gambaran awal bahwa skema ini bukan sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari reformasi ASN yang lebih inklusif.
Referensi:
https://money.kompas.com/read/2026/01/08/060300026/daftar-lengkap-ump-2026-se-indonesia-cek-upah-minimum-terbaru-tiap-provinsi
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8157518/berapa-gaji-dan-tunjangan-pppk-paruh-waktu
