Matangkan Bansos Digital, Pemerintah Turun ke Desa

Matangkan Bansos Digital, Pemerintah Turun ke Desa

Matangkan Bansos Digital, Pemerintah Turun ke Desa. Ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai satu-satunya daerah untuk proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial, Banyuwangi telah melaksanakan percobaan pendaftaran bansos.

“Kami telah menyaksikan kemajuan yang terjadi. Prosesnya sudah berjalan dengan baik, bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Kami tidak keliru memilih Banyuwangi sebagai lokasi percobaan. Selain infrastruktur digital yang memadai, pemerintah daerah ini juga telah terbiasa dengan sistem yang bersifat digital dan kolaboratif,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat mengunjungi Banyuwangi bersama perwakilan dari berbagai kementerian dan 20 lembaga negara, pada 2 Oktober 2025.

Program yang sedang berjalan ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu di daerah pedesaan. Melainkan juga menyasar masyarakat yang tinggal di daerah lereng gunung serta kawasan perkebunan.

Contohnya adalah warga di Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi yang terletak di kaki pegunungan Ijen. Ratusan warga yang tergolong tidak mampu di wilayah tersebut didata secara digital, dengan pengawasan langsung dari Mensos dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut B Panjaitan.

Saifullah menyatakan bahwa selama ini pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan untuk mengurangi kemiskinan. Namun, sering kali bantuan tersebut tidak sampai kepada pihak yang tepat.




“Melalui Bansos Digital ini, semua yang berhak menerima bantuan sosial dapat mengajukan permohonan. Selain itu, mereka juga bisa mengajukan protes jika merasa berhak tetapi ditolak dalam berbagai bantuan dari pemerintah. Tanpa harus menemui siapa pun, cukup dengan menekan handphone,” jelas menteri yang akrab disapa Gus Ipul.

Luhut Panjaitan, Ketua KPTDP, menekankan bahwa Bansos Digital ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga mengintegrasikan semua data guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Para penerima bantuan akan terus dipantau agar taraf kesejahteraan meningkat. Seperti dalam program bantuan pendidikan atau pemberian modal usaha,” ucap Luhut.




Luhut menambahkan bahwa usaha integrasi yang dilakukan adalah bagian dari program substansial Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas kemiskinan. Dengan adanya program yang tepat sasaran dan terintegrasi, penanganan masalah kemiskinan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Setelah meninjau proses pendataan, para pimpinan kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program ini mengadakan rapat. Dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamen PANRB, Wamen Bappenas, serta Kepala BPS.

Turut hadir Wakil Kepala BSSN, perwakilan dari Kemenko PMK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 20 lembaga negara lainnya, termasuk Dewan Ekonomi Nasional. Ada juga perwakilan dari Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, Perum Peruri, dan lembaga negara lainnya.




Menteri Sosial memberikan apresiasi kepada Pemkab Banyuwangi, yang melibatkan banyak pihak seperti ASN, Kepala OPD, Lurah, operator desa, Kepala Desa, hingga anggota Dasawisma sebagai agen Perlinsos, guna memperluas jangkauan pendaftaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnnya, pemerintah pusat akan mengolah data pendaftaran yang sudah terkumpul. Hasil pengolahan data ini akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun depan.

“Hasil dari proses percobaan di Banyuwangi ini, akan dievaluasi dan diterapkan di seluruh daerah di Indonesia,” ungkap Mensos.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebutkan bahwa telah mengerahkan lebih dari 3.000 agen untuk mempercepat proses pendataan. Tidak hanya para pendamping PKH dan TKSK, tetapi juga melibatkan operator desa, kepala dinas, camat, lurah/kepala desa hingga kader dasawisma.




“Dengan adanya bansos digital ini, masyarakat akan sangat diuntungkan. Karena bantuan yang diberikan akan lebih tepat sasaran dan akuntabilitasnya dapat terjaga,” tambah Ipuk.

Sumber : https://www.tempo.co/info-tempo/matangkan-bansos-digital-para-menteri-dan-20-lembaga-negara-blusukan-hingga-pelosok-banyuwangi-2078762