Jepara Gandeng Aparat TNI-Polri untuk Validasi Data Bansos

Jepara Gandeng Aparat TNI-Polri untuk Validasi Data Bansos

Jepara Gandeng Aparat TNI-Polri untuk Validasi Data Bansos. Pemerintah Kabupaten Jepara di Jawa Tengah bekerja sama dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta kepala desa untuk melakukan pengecekan data penerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Kegiatan ini bertujuan agar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran beragam bantuan dari pemerintah akurat dan tepat sasaran,” jelas Bupati Jepara Witiarso Utomo saat memberikan pengarahan kepada Tiga Pilar di Pendopo Jepara pada hari Jumat.

Ia menjelaskan bahwa data para penerima bantuan yang akan diperiksa oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa mencakup penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK), rumah tidak layak huni (RTLH), program keluarga harapan (PKH), serta bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan lainnya.

Menurutnya, DTSEN yang akurat merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Data penerima manfaat bantuan sosial dan bantuan pemerintah harus berdasarkan fakta dan disusun berdasarkan desil 1 sampai 5 untuk mengelompokkan kesejahteraan rumah tangga yang digunakan untuk menilai kondisi ekonomi masyarakat.

“Saat ini sedang dilakukan proses verifikasi faktual. Nantinya jika ada bantuan sosial, akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa,” tambahnya.

Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara, terdapat 58.394 orang yang terdaftar sebagai penerima program PBI JK yang saat ini nonaktif. Selain itu, terdapat 9.191 unit untuk RTLH, dan penerima PKH serta bantuan lainnya mencapai ribuan orang.

“Apakah seorang penerima bantuan layak atau tidak ditentukan berdasarkan hasil verifikasi oleh tiga pilar. Mereka akan melakukan pemeriksaan ulang di wilayah yang mereka tangani. Harapannya, tidak ada lagi penerima manfaat di luar data yang sudah ada. Presiden menginginkan data bantuan sosial tidak dijadikan alat politik, melainkan benar-benar untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sebagai contoh, jika ada tim sukses pilkada yang masuk dalam data itu, itu tidak diperbolehkan,” ujarnya.




Acara pengarahan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Jepara M Ibnu Hajar, Dandim 0719/Jepara Letkol (Arm) Khoirul Cahyadi, Kapolres AKBP Erick Budi Santoso, dan Kepala Dinsospermades Jepara Edy Marwoto beserta ratusan kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dari seluruh Kabupaten Jepara.

Dandim 0719/Jepara Letkol (Arm) Khoirul Cahyadi mengakui bahwa masih terdapat data penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Hal ini seringkali disampaikan oleh berbagai elemen melalui berbagai saluran.

Ia yakin bahwa kerjasama untuk menghasilkan DTSEN yang valid, yang terjalin dari tingkat desa hingga kabupaten, dapat membuat program ini berjalan dengan optimal.

“Kita mungkin bukan manusia super, namun kita adalah tim yang hebat. Mari kita terus bersinergi dan menjaga agar situasi di wilayah tetap aman,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso menambahkan, pihaknya telah mengarahkan anggotanya untuk mendukung program pemerintah tersebut. Ratusan personel Bhabinkamtibmas Polres Jepara akan diterjunkan untuk membantu kepala desa agar DTSEN benar-benar valid.

“Jangan sampai orang yang memiliki mobil atau motor sport menerima bantuan. Begitu juga sebaliknya,” tuturnya.

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/5057341/jepara-libatkan-babinsa-bhabinkamtibmas-verifikasi-penerima-bansos