Benarkah Ada BSU Tahap 2 November 2025? Ini Penjelasan Resminya!
Belakangan ini muncul kabar mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 2 yang disebut-sebut terjadi pada November 2025. Informasi tersebut memicu kebingungan di kalangan pekerja, terutama mereka yang sebelumnya sudah menerima BSU di pertengahan tahun.
Untuk menghindari kesalahpahaman, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan klarifikasi resmi terkait status program BSU 2025.
Penyaluran BSU 2025 Sudah Selesai dan Tidak Ada Tahap 2
Kemnaker menegaskan bahwa BSU 2025 telah rampung sesuai ketentuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Penyaluran dilakukan hanya satu kali dalam setahun, yaitu pada Juli–Agustus 2025, dan telah menjangkau sekitar 14,95 juta pekerja di seluruh Indonesia.
Pencairan dilakukan melalui bank Himbara serta Kantor Pos untuk penerima yang tidak memiliki rekening aktif.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, secara tegas menyatakan bahwa tidak ada pencairan BSU tahap kedua pada November 2025.
Informasi apapun mengenai link cek BSU tahap 2 atau jadwal pencairan lanjutan adalah hoaks dan tidak bersumber dari saluran resmi pemerintah.
Bantuan BSU tahun ini diberikan sekali saja, dengan nominal Rp600.000 untuk masing-masing pekerja. Jika ada penyaluran BSU baru, program tersebut akan dianggarkan untuk tahun 2026, bukan akhir 2025.
Syarat Penerima BSU 2025
Agar bantuan tepat sasaran, pemerintah menetapkan beberapa kriteria utama bagi penerima BSU:
Warga Negara IndonesiUsos lain pada periode yang bersamaan
Kriteria tersebut memastikan BSU menyasar pekerja yang benar-benar terdampak dan membutuhkan dukungan tambahan.
Program Bantuan Lain yang Masih Berjalan
Meski BSU 2025 sudah rampung, pemerintah tetap menyalurkan sejumlah program bansos hingga Desember 2025 sebagai alternatif bantuan:
- BLT Kesra: Rp900.000 untuk periode Oktober–Desember
- PKH: Bantuan rutin bagi keluarga dalam Data Tunggal Kesejahteraan
- BPNT: Rp600.000 (untuk 3 bulan) dalam bentuk saldo pangan
- Beras 10 kg: Bantuan pangan rutin per bulan
Masyarakat dihimbau untuk mengecek status bansos melalui kanal resmi agar terhindar dari informasi palsu.
Himbauan Resmi Kemnaker
Kemnaker mengingatkan agar masyarakat tidak mempercayai informasi yang tidak berasal dari sumber resmi. Hingga saat ini, belum ada arahan baru dari Presiden Prabowo Subianto terkait dilanjutkannya program BSU.
Karena itu, pekerja disarankan untuk memantau situs resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan jika ingin memastikan status bantuan.
Komentar