Tahapan Seleksi dan Dokumen Persyaratan Daftar CPNS Mahkamah Agung 2024

CPNS Mahkamah Agung 2024 merujuk pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tahun 2024. Proses ini bertujuan untuk mengisi berbagai posisi di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yang mencakup posisi administratif, teknis, dan kejuruan. CPNS Mahkamah Agung 2024 melibatkan serangkaian seleksi yang ketat, mulai dari ujian tertulis, wawancara, hingga tes kesehatan, untuk memastikan calon pegawai memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan institusi.

Tujuan dari CPNS Mahkamah Agung 2024 adalah untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di lembaga peradilan. Dengan merekrut pegawai baru yang kompeten dan berkualitas, Mahkamah Agung berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan serta penegakan hukum. Selain itu, penerimaan ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berkontribusi dalam sistem peradilan, sehingga dapat menciptakan lingkungan peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.

Berikut dibawah ini akan membahas tahapan seleksi dan dokumen persyaratan daftar CPNS Mahkamah Agung 2024.

Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40% menggunakan Computer Assisted Test (CAT)

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bobot 60%

   • SKB untuk Jabatan Perawat Terampil, Terapis Gigi dan Mulut Terampil, serta Dokumentalis Hukum, menggunakan CAT BKN dengan bobot 100% dari nilai SKB secara keseluruhan
   • SKB untuk Jabatan lainnya:
     1. CAT BKN: Bobot 70% dari nilai SKB secara keseluruhan
     2. Wawancara: Bobot 10% dari nilai SKB secara keseluruhan
     3. Tes kesegaran jasmani/kesamaptaan: Bobot 20% dari nilai SKB secara keseluruhan

Dokumen Syarat Pendaftaran CPNS Mahkamah Agung 2024

1. Surat Lamaran: Ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI, diketik komputer, ditandatangani, dan dibubuhi e-meterai. Format surat dapat diunduh di https://mahkamahagung.go.id atau https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id.

2. Kartu Tanda Penduduk (e-KTP): E-KTP asli atau surat keterangan perekaman kependudukan dari Disdukcapil/Kecamatan jika belum memiliki e-KTP.

3. Dokumen Kelulusan Pendidikan:

   • Umum, Penyandang Disabilitas, Kalimantan, Papua: Ijazah asli, surat penyetaraan ijazah (untuk lulusan luar negeri), surat akreditasi/ keterangan akreditasi dari PDDIKTI/BAN-PT.
   • Lulusan Terbaik (Cumlaude): Ijazah asli dengan predikat Cumlaude, surat penyetaraan ijazah dan predikat (untuk lulusan luar negeri), sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

4. Transkrip Nilai: Asli dengan IPK minimal 3,00. Lulusan luar negeri wajib melampirkan transkrip nilai dan surat konversi IPK dari kementerian terkait.

5. Surat Pernyataan: Diketik komputer, ditandatangani, dan dibubuhi e-meterai. Format dapat diunduh di https://mahkamahagung.go.id atau https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id.

   
   
   
   

6. Pas Foto: Formal berlatar belakang merah.

7. Sertifikat TOEFL/IELTS: Sertifikat terbaru yang masih berlaku.

8. STR (Surat Tanda Registrasi): Untuk pelamar jabatan Dokter Gigi, Perawat Terampil, dan Terapis Gigi dan Mulut Terampil.

9. Bagi Penyandang Disabilitas:

   • Surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas mengenai jenis dan derajat disabilitas.
   • Video aktivitas sehari-hari sesuai jabatan yang dilamar (durasi 1-2 menit) yang diunggah di https://sscasn.bkn.go.id dan dapat diakses panitia.

10. Bagi Putra/Putri Papua:

    • Akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
    • Surat keterangan asli dari kelurahan/desa yang menyatakan keturunan asli Papua berdasarkan garis keturunan.

CPNS Mahkamah Agung 2024 merupakan langkah strategis dalam upaya penguatan institusi peradilan di Indonesia. Proses seleksi yang ketat bertujuan untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang terbaik yang diterima sebagai pegawai negeri di Mahkamah Agung. Dengan demikian, diharapkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas peradilan dapat meningkat, serta memberikan kontribusi positif terhadap sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Penerimaan ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam mendukung proses penegakan hukum dan keadilan.