Prosedur Pencairan Bansos PKH Tahap Akhir 2025, Begini Langkah-Langkahnya

Prosedur Pencairan Bansos PKH Tahap Akhir 2025, Begini Langkah-Langkahnya

Pada Desember 2025, penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) telah masuk dalam penyaluran tahap akhir yang akan berlangsung hingga minggu keempat Desember 2025.

Masyarakat yang belum mencairkan dana bansos PKH diharapkan untuk segera mencairkan nya lewat prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, sebelum itu masyarakat perlu mengecek status penerimaan bantuan mereka terlebih dahulu apakah masih masuk dalam daftar penerima bansos.

Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap Akhir 2025

Untuk mengecek apakah nama Anda masih terdaftar dalam program bansos PKH, Anda dapat memanfaatkan layanan cek online yang disediakan oleh pemerintah. Layanan cek bansos online ini bisa Anda akses melalui laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi cek bansos.

Berikut cara cek penerima bansos PKH tahap akhir 2025:

• • Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap Akhir 2025 melalui Laman Resmi Kemensos

    • Buka laman resmi cek bansos Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id.
    • Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal Anda.
    • Masukkan nama sesuai KTP.
    • Klik tombol “Cari Data”.
    • Sistem akan menampilkan status penerimaan bansos PKH Anda.

• Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap Akhir 2025 melalui Aplikasi Cek Bansos

  • Unduh aplikasi cek bansos dari Google Play Store.
  • Buka aplikasi, kemudian pilih “Buat Akun Baru” bila Anda belum memiliki akun
  • Isi formulir pendaftaran sesuai identitas yang diminta.
  • Buat username dan password untuk login.
  • Setelah akun aktif, masuk dengan username dan password yang telah Anda buat.
  • Pada halaman utama, pilih menu “Cek Bansos” yang tersedia di bagian atas.
  • Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan).
  • Ketik nama lengkap sesuai KTP.
  • Klik “Cari Data” dan tunggu hingga sistem menampilkan hasil pencarian.

Proseedur Pencairan Bansos PKH Tahap Akhir 2025

Bila Anda terdaftar sebagai penerima bansos PKH tahap akhir 2025, Anda berhak melakukan pencairan dana bantuan melalui ATM maupun kantor pos Indonesia.

Berikut prosedur pencairan bansos PKH tahap akhir 2025:

Prosedur Pencairan Bansos PKH Tahap Akhir 2025 melalui ATM

1. Kunjungi ATM bank yang terdaftar untuk penyaluran BPNT.

2. Masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan pilih bahasa yang diinginkan.

3. Masukkan PIN Anda.

4. Pilih menu tarik tunai.

5. Tentukan jumlah uang yang dibutuhkan.

6. Pilih sumber dana ‘tabungan’.

7. Tunggu prosesnya, lalu ambil uang dari mesin ATM.

8. Dana juga bisa digunakan langsung melalui QRIS melalui mobile banking.

Prosedur Pencairan Bansos PKH Tahap Akhir 2025 melalui Kantor Pos

Saat datang ke kantor pos, pastikan membawa dokumen berikut:

1. Kartu Keluarga (KK)

2. Kartu Identitas (KTP/Surat Keterangan Identitas Anak jika berlaku)

3. Kartu PKH atau bukti undangan pencairan dari kantor pos

4. Pastikan datang sesuai jadwal untuk menghindari antrean panjang.

Petugas kantor pos akan memverifikasi identitas penerima menggunakan dokumen yang dibawa. Pastikan data sesuai dengan yang terdaftar di sistem Kemensos.

Setelah verifikasi selesai, petugas akan menyerahkan dana PKH sesuai nominal yang tertera untuk tahap pencairan tersebut.
Pastikan menyimpan struk atau tanda terima pencairan sebagai bukti resmi bahwa dana bansos PKH telah diterima.

Nominal Bansos PKH Tahap Akhir 2025

Adapun nominal bansos PKH yang diberikan kepada masyarakat penerima bansos PKH masih disesuaikan berdasarkan kategori penerima.

Berikut nominal bansos PKH tahap akhir 2025:

1. Ibu hamil/nifas: Rp 750.000 per tahap (Rp 3.000.000 per tahun)

2. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap (Rp 3.000.000 per tahun)

3. Anak SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap (Rp 900.000 per tahun)

4. Anak SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap (Rp 1.500.000 per tahun)

5. Anak SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap (Rp 2.000.000 per tahun)

6. Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap (Rp 2.400.000 per tahun)

7. Lanjut usia: Rp 600.000 per tahap (Rp 2.400.000 per tahun)

8. Korban pelanggaran HAM berat: Rp 2.700.000 per tahap (Rp 10.800.000 per tahun)