Pengertian APBN: Dasar Hukum, Fungsi dan Tujuannya

Dalam suatu negara, perencanaan anggaran sangat penting. Di Indonesia, anggaran tersebut dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana untuk pengeluaran dan penerimaan negara di tahun yang akan datang yang juga terkait dengan rencana dan proyek jangka panjang.

Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berfungsi sebagai alat untuk membantu pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan keadilan, memenuhi prioritas belanja, serta mencapai tujuan fiskal yang bermanfaat dalam mengatasi inflasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dasar Hukum APBN

Dasar hukum mengenai APBN telah tertuang dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut merupakan bunyi landasan hukum APBN:

• Ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

• Ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

• Ayat (3): Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Fungsi APBN

APBN adalah alat yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, memastikan stabilitas ekonomi, dan menetapkan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
APBN memiliki beberapa fungsi: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran harus tercatat dalam APBN untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara.

1. Fungsi Pengawasan

   Anggaran negara berfungsi sebagai pedoman untuk mengevaluasi apakah kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mempermudah rakyat untuk menilai apakah penggunaan uang negara oleh pemerintah untuk tujuan tertentu adalah sah atau tidak.

2. Fungsi Alokasi

   Anggaran negara bertujuan mengurangi pengangguran, mencegah pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi.

3. Fungsi Distribusi

   Kebijakan anggaran harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kesesuaian.

4. Fungsi Stabilisasi

   Anggaran pemerintah berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan fundamental perekonomian.

5. Fungsi Otorisasi

   Fungsi ini menyiratkan bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun ini, sehingga semua pengeluaran dan penerimaan bertanggung jawab kepada rakyat.

6. Fungsi Perencanaan

   Anggaran negara berfungsi sebagai pedoman perencanaan kegiatan pada tahun tersebut. Dengan adanya perencanaan pengeluaran sebelumnya, negara dapat menyusun rencana untuk mendukung pengeluaran tersebut. Contohnya, jika anggaran telah disiapkan untuk proyek pembangunan jalan, pemerintah dapat mempersiapkan dan melaksanakan proyek tersebut secara efektif.

7. 
   
   
   

Tujuan APBN

Dalam penyusunan APBN, pemerintah Indonesia memiliki beberapa tujuan strategis utama. Berdasarkan informasi dari situs resmi Kementerian Keuangan, tujuan-tujuan tersebut meliputi:

1. Pengelolaan Pendapatan dan Pengeluaran: APBN dirancang untuk mengelola keuangan negara dengan cara yang menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

2. Peningkatan Produksi dan Kesempatan Kerja: Dengan pengalokasian dana yang tepat, APBN bertujuan mendorong aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan produksi nasional dan menciptakan lebih banyak pekerjaan.

3. Pertumbuhan Ekonomi: APBN berfokus pada pemacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengendalian Kegiatan Pemerintah: APBN memiliki tujuan sebagai panduan terukur untuk pengeluaran dan pendapatan negara, memastikan bahwa kegiatan pemerintah berjalan sesuai rencana.

5. Memastikan Perekonomian Berjalan: APBN berperan dalam memastikan aliran dana yang cukup untuk menjaga agar perekonomian tetap berfungsi.