Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) 2026 tahap pertama akan dimulai pada Februari 2026.
Bantuan reguler yang disalurkan mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa penyaluran bansos reguler ini akan menjangkau sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
“Bansos reguler akan mulai kita salurkan kemungkinan pada Februari untuk sekitar 18 juta KPM, termasuk di dalamnya PKH dan bantuan sembako,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemenkop, kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026) dikutip dari kompas.com.
Penyaluran Bansos 2026 Masih Lewat Himbara dan PT Pos
Gus Ipul menjelaskan, hingga saat ini penyaluran bansos PKH, BLT, dan BPNT 2026 masih dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Kedua lembaga tersebut dinilai masih menjadi sarana paling siap dan efektif dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima.
Wacana Penyaluran Bansos Lewat Koperasi Desa
Saat ditanya mengenai kemungkinan penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih, Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih menunggu arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ke depannya seperti apa, tentu akan kami bahas lebih lanjut dan menyesuaikan dengan arahan Bapak Presiden,” jelasnya.
Meski belum final, pemerintah memiliki rencana untuk mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dapat terlibat aktif sebagai anggota koperasi desa.
KPM Berpotensi Jadi Anggota Kopdes dan Dapat SHU
Menurut Gus Ipul, jika rencana ini berjalan, KPM tidak hanya menerima bansos, tetapi juga berpeluang menjadi anggota Koperasi Desa (Kopdes) sekaligus memproduksi barang atau jasa yang bisa dipasarkan melalui koperasi.
Dengan skema tersebut, KPM nantinya dapat memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun, selain berperan sebagai konsumen.
“Dengan menjadi anggota dan ikut menjual produk, mereka bisa mendapatkan SHU di akhir tahun. Manfaatnya banyak dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ungkap Gus Ipul.
Masih Tahap Kajian dan Evaluasi Lapangan
Meski memiliki potensi besar, Gus Ipul menegaskan bahwa pelibatan KPM dalam koperasi desa masih dalam tahap kajian.
Pemerintah perlu melakukan peninjauan langsung ke lapangan serta memastikan kesiapan masing-masing koperasi desa sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara nasional.
Kesimpulan
Penyaluran bansos BLT, PKH, dan BPNT 2026 dipastikan mulai cair pada Februari 2026 dengan total penerima mencapai 18 juta KPM.
Penyaluran masih dilakukan melalui Himbara dan PT Pos Indonesia, sementara opsi koperasi desa masih menunggu keputusan Presiden.
Masyarakat penerima manfaat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Kemensos agar tidak ketinggalan jadwal pencairan bansos 2026.
Sumber: Kompas. com
