Dilansir dari Kompas.com Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran akibat permasalahan data.
Dia mencontohkan program bantuan sosial (bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang menurutnya masih mengalami ketidaktepatan penyaluran dalam jumlah besar.
“Program PKH dan bansos 45 persen tidak tepat sasaran,” ujar Gus Ipul dalam rapat konsultasi dengan DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2026).
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa lebih dari 15 juta penduduk yang tergolong dalam desil 6 hingga desil 10 justru tercatat sebagai penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Kelompok desil 6 sampai 10 merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah hingga mampu.
“Desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih, di mana yang lebih mampu terlindungi,” ucap Gus Ipul.
Di sisi lain, kondisi berbanding terbalik terjadi pada masyarakat miskin dan rentan. Tercatat sekitar 54 juta penduduk yang masuk dalam desil 1 hingga desil 5 belum terdaftar sebagai penerima PBI BPJS Kesehatan.
Kelompok ini mencakup masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, hingga rentan miskin.
“Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih,” tegas Gus Ipul.
Pemutakhiran Data
Karena itu, pemerintah terus melakukan pembaruan dan penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan sistem pendataan terbaru yang dirancang untuk menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN mulai diterapkan pada Februari 2025 dan masih dalam tahap pengembangan. Meski belum sempurna, perbaikan data dinilai penting agar penyaluran bansos dan subsidi sosial tidak terus melenceng dari sasaran.
“DTESN ini baru lahir Februari 2025, baru lahir belum sempurna. Namun jika tidak diperbaiki selama ini bansos, subsidi sosial tidak tepat sasaran,” ucap Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah secara rutin memperbarui data DTSEN setiap tiga bulan. Proses ini dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pembenahan data akan terus dilakukan agar berbagai program bantuan sosial, termasuk PBI Jaminan Kesehatan, benar-benar diterima oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan.
“Jika data tidak diperbaiki, ketidakadilan akan terus terjadi. Karena itu pemutakhiran ini adalah upaya menghadirkan keadilan sosial,” kata Gus Ipul.
Kesimpulan
Menteri Sosial mengungkapkan bahwa hampir separuh bantuan sosial belum tepat sasaran akibat masalah data, di mana sekitar 15 juta warga yang tergolong mampu justru tercatat sebagai penerima PBI JK, sementara banyak masyarakat miskin belum mendapatkan haknya.
Sumber Referensi
https://nasional.kompas.com/read/2026/02/10/08400711/mensos-ungkap-45-persen-bansos-tak-tepat-sasaran-15-juta-warga-mampu
