Kabar baik untuk masyarakat penerima bantuan sosial. Pemerintah mulai menyalurkan bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Februari 2026. Masyarakat diimbau untuk segera melakukan pengecekan status penerima.
Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok dan meringankan beban ekonomi keluarga yang berhak.
Simak informasi selengkapnya di bawah in agar tidak ketinggalan pencairan bansos PKH dan BPNT 2026.
Pemerintah mulai mempersiapkan distribusi bantuan sosial reguler tahap pertama yang dijadwalkan pada Februari 2026.
Bantuan ini termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran akan ditujukan kepada sekitar 18 juta keluarga yang berhak di seluruh Indonesia.
Kementerian Sosial saat ini sedang menyempurnakan sistem agar pencairan bantuan berlangsung tepat waktu dan sesuai dengan tujuan.
Dilansir dari kompas.com, pemerintah siapkan penyaluran bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial reguler tahap pertama direncanakan dimulai pada bulan Februari.
Bantuan ini terdiri dari PKH dan bantuan sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Penyaluran bansos reguler tahap pertama direncanakan berlangsung pada Februari untuk sekitar 18 juta keluarga yang berhak, yang termasuk di dalamnya adalah PKH dan sembako,” ungkapnya setelah menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Koperasi di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Mekanisme Penyaluran Bantuan
Untuk mekanisme peyaluran bantuan masih melalui Bank dan Kantor Pos.
Mengenai rencana penyaluran lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kebijakan ini masih menunggu arahan dari Prabowo Subianto.
“Untuk penyaluran melalui koperasi desa, kami masih menunggu petunjuk dari Presiden,” katanya.
Sambil menunggu keputusan lebih lanjut, penyaluran bantuan sosial kali ini tetap dilakukan melalui bank yang dimiliki pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara serta PT Pos Indonesia.
Cek Status Penerima Bantuan
Cek status penerima sudah bisa dilakukan sekarang. Bantuan sosial PKH dan BPNT ditujukan untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Masyarakat dapat bersiap dengan memastikan status kepesertaan mereka melalui pengecekan NIK KTP secara online.
Pemerintah menyediakan situs resmi cekbansos.kemensos.go.id untuk memeriksa status penerima.
Jika nama atau NIK tidak tertera, artinya orang tersebut belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Jumlah Bantuan PKH
PKH diberikan kepada kelompok yang rentan dengan jumlah bantuan yang bervariasi berdasarkan kategori sebagi berikut:
- Ibu hamil atau pasca melahirkan: Rp750 ribu per tahap.
- Anak usia 0–6 tahun: Rp750 ribu per tahap.
- Siswa SD/sederajat: Rp225 ribu per tahap.
- Siswa SMP/sederajat: Rp375 ribu per tahap.
- Siswa SMA/sederajat: Rp500 ribu per tahap.
- Lansia di atas 70 tahun: Rp600 ribu per tahap.
- Penyandang disabilitas berat: Rp600 ribu per tahap
Penyaluran PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahun, dengan total bantuan disesuaikan dengan kategori penerima.
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan BPNT atau Program Sembako dalam bentuk saldo elektronik. Saldo ini digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warong.
Jumlah BPNT ditetapkan sebesar Rp200 ribu per bulan. Penyaluran dapat dilakukan setiap bulan atau dirapel sesuai dengan kebijakan daerah.
Untuk informasi lebih lanjut atau pengaduan, masyarakat dapat menghubungi layanan resmi Kementerian Sosial atau langsung mengunjungi kantor kelurahan dan desa setempat.
Sumber:
https://www.kompas.com/lampung/read/2026/01/26/155000288/siap-siap-bansos-pkh-dan-bpnt-tahap-1-mulai-cair-februari-2026
