Kementerian Sosial bersama Pemerintah Kabupaten Blitar mengadakan audiensi di Kantor Kemensos, Kamis (7/5/2026). Pertemuan itu membahas Sekolah Rakyat, pemberdayaan masyarakat, serta pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan bahwa masalah utama distribusi bantuan sosial terletak pada ketidakakuratan data penerima. Ia menegaskan, bila data penerima tertata rapi, pelaksanaan program sosial akan berjalan lebih lancar.
“Selama ini PR-nya di data. Jadi datanya juga harus beres dulu,” kata Gus Ipul pada Kamis (7/5/2026), saat menerima audiensi Bupati Blitar, Rijanto, bersama rombongan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, seperti dilansir dari tirto.id
Audiensi yang diikuti pejabat Pemkab Blitar itu menyoroti pemutakhiran DTSEN, pengembangan Sekolah Rakyat, dan strategi pemberdayaan masyarakat. Gus Ipul menegaskan bahwa pembaruan data harus memperhitungkan desil nasional, regional, hingga lokal.
Dalam prosesnya, Kemensos menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kategori desil dan memetakan warga penerima program, termasuk peserta PBI JKN. Ia mendorong kepala daerah aktif memeriksa data penerima bansos.
“Pak Bupati harus tahu data dan tahu siapa warga yang dapat bansos, termasuk PBI dari Kemensos. Kalau semisal ada yang tidak berhak, coret saja,” tegasnya.
Gus Ipul menambahkan, pembaruan data bisa dilakukan lewat jalur formal maupun partisipatif. Jalur formal berjalan berjenjang dari RT/RW, desa, bupati, dinas sosial, hingga Kemensos melalui SIKS-NG. Dengan sistem ini, seluruh tingkatan pemerintah memakai basis data yang sama.
Ia juga mengingatkan bahwa bansos bukan hanya soal penerima yang berhak, tetapi juga soal pemberdayaan. Warga usia produktif yang menerima bantuan harus didampingi agar bisa mandiri dan tidak terus bergantung pada bansos.
“Ini waktunya kita berbuat untuk orang lain, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
“Sekarang waktunya kita berbuat untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Gus Ipul turut menyinggung jumlah penerima bansos di Kabupaten Blitar. Pada 2025, total bantuan mencapai Rp490,3 miliar dengan 187.348 keluarga penerima manfaat (KPM). Realisasi program Sembako triwulan I 2026 senilai Rp50,8 miliar untuk 84.718 KPM, sedangkan sepanjang 2025 mencapai Rp160,2 miliar bagi 93.470 KPM.
Program PKH di Blitar pada triwulan I 2026 terealisasi Rp30,06 miliar untuk 40.406 KPM, sementara sepanjang 2025 mencapai Rp127,3 miliar bagi 49.158 KPM. Selain itu, bantuan YAPI senilai Rp4,7 miliar menjangkau 3.359 penerima, bantuan permakanan Rp35,6 miliar untuk 4.177 penerima, dan BLTS Rp162,2 miliar bagi 180.312 KPM.
Untuk PBI JK/PBI JKN berdasarkan SK Februari 2026, estimasi bantuan setahun mencapai Rp224,8 miliar dengan 446.046 penerima manfaat. Program Kemensos di Blitar didukung 124 pendamping PKH, 35 Tagana, 22 TKSK, dua pendamping rehabilitasi sosial, dan dua Pordam.
Bupati Blitar Rijanto menegaskan komitmen Pemkab memperkuat sinergi dengan Kemensos dalam menata program sosial. Ia kembali mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, meski sebelumnya terkendala lahan.
Menurutnya, masih ada anak-anak di Blitar yang putus sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Sebagian terpaksa bekerja membantu keluarga, seperti mencari pasir di sungai atau merawat ternak.
“Kondisi ini menjadi perhatian kami,” kata Rijanto.
Hadir dalam Audiensi tersebut juga Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah, Sekda Khusna Lindarti, Kepala Bappeda Litbang Sisilia Deka, Kepala Dinas PUPR Agus Zaenal, Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Fia Laksono, dan Kabid SDA PUPR Retiono Pratanto.
https://tirto.id/mensos-dorong-pemkab-blitar-perkuat-akurasi-data-penerima-bansos-hvLi
Komentar