Apakah DTKS Masih Dipakai sebagai Penentu Bansos atau Sudah Sepenuhnya Menggunakan DTSEN? Berikut Penjelasanya
Seiring dengan perubahan kebijakan data bantuan sosial, banyak masyarakat kini bertanya-tanya apakah pemerintah masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bansos, atau sudah beralih sepenuhnya ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pertanyaan ini muncul karena sejumlah program bantuan mulai menampilkan istilah desil kesejahteraan dan pembaruan data berbasis sistem baru.
Untuk memahami perubahan ini, penting untuk melihat bagaimana kedua basis data tersebut bekerja dan apa perannya dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Apa Itu DTKS?
DTKS adalah basis data yang selama bertahun-tahun menjadi acuan utama pemerintah untuk menentukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT, hingga bansos darurat. Data ini berisi informasi rumah tangga miskin dan rentan miskin dari seluruh wilayah Indonesia.
Pengelolaan DTKS dilakukan oleh Kementerian Sosial dan diperbarui secara berkala melalui pengusulan di tingkat RT/RW, desa, kelurahan, serta dinas sosial. Namun, seiring waktu, pemerintah menilai bahwa sistem ini membutuhkan integrasi yang lebih kuat dengan data ekonomi nasional lainnya.
Apa Itu DTSEN dan Mengapa Diperkenalkan?
DTSEN adalah sistem data terpadu yang menyatukan berbagai sumber data resmi negara, seperti:
- Data kependudukan
- Data ekonomi
- Data sosial
- Data regsosek
- Data peringkat kesejahteraan
DTSEN dibangun untuk meningkatkan akurasi penentuan penerima bansos dan mencegah tumpang tindih data. Dalam sistem ini, masyarakat ditempatkan dalam kelompok desil 1 sampai 10, yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dari paling rendah hingga paling tinggi.
Desil 1–4 umumnya menjadi prioritas untuk program bantuan sosial, seperti PKH, BPNT, BLT Kesra, dan bantuan lainnya.
Apakah DTKS Masih Dipakai atau Sudah Sepenuhnya Beralih ke DTSEN?
Untuk saat ini, pemerintah belum sepenuhnya meninggalkan DTKS, tetapi DTSEN mulai menjadi acuan utama dalam penetapan penerima program bansos terbaru.
Praktiknya adalah sebagai berikut:
1. DTKS masih digunakan sebagai basis data operasional
Program PKH, BPNT, dan beberapa bansos reguler masih menjadikan DTKS sebagai salah satu rujukan, terutama untuk data lama yang belum sepenuhnya migrasi ke DTSEN.
2. DTSEN dijadikan landasan utama kebijakan baru
Program-program terbaru dan pembaruan penargetan bansos sudah menggunakan sistem DTSEN, terutama ketika pemerintah melakukan pemeringkatan desil kesejahteraan.
3. Integrasi kedua data sedang berlangsung
Alih-alih mengganti langsung, pemerintah melakukan transisi bertahap. Artinya:
- Data DTKS diperbarui dan disinkronkan dengan DTSEN
- Penerima bansos akan mengacu pada desil DTSEN, bukan hanya status DTKS
- Validasi dilakukan secara terintegrasi melalui data kependudukan
Masyarakat tidak perlu bingung jika masih melihat istilah DTKS dan DTSEN dalam urusan bansos. Pemerintah saat ini sedang memasuki masa transisi, di mana DTKS masih digunakan, tetapi DTSEN menjadi pondasi utama untuk penentuan penerima bansos berbasis desil. Ke depan, diperkirakan seluruh program bantuan sosial akan menggunakan DTSEN secara penuh untuk memastikan penargetan lebih akurat, adil, dan bebas tumpang tindih.
Apabila ingin memeriksa apakah data sudah masuk DTSEN atau desil terbaru, masyarakat dianjurkan untuk memperbarui data kependudukan dan data sosial ekonomi melalui desa/kelurahan atau dinas sosial setempat.
Komentar