Daftar 8 Bansos Cair Juni 2025: BSU, PKH, BPNT, PIP hingga Santunan Yatim
Memasuki bulan Juni 2025, pemerintah kembali menggulirkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meringankan beban masyarakat yang terdampak berbagai tekanan ekonomi.
Beragam jenis bantuan akan disalurkan, mulai dari Bantuan Subsidi Upah (BSU), PKH, BPNT/Kartu Sembako, hingga Program Indonesia Pintar (PIP). Salah satu yang paling dinantikan adalah BSU 2025 yang menyasar pekerja bergaji rendah serta guru honorer.
Berikut ini adalah daftar lengkap 8 bansos yang cair pada Juni 2025, lengkap dengan besaran bantuan, syarat penerima, dan mekanisme penyalurannya.
1. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025
BSU 2025 diberikan kepada sekitar 17 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan, serta 3,4 juta guru honorer.
Bantuan ini diberikan sebesar Rp150.000 per bulan selama Juni dan Juli 2025, sehingga total yang diterima adalah Rp300.000.
Syarat penerima BSU antara lain: aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Mei 2025, bukan ASN, TNI, atau Polri, dan tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya.
Penyaluran dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima.
2. BPNT / Kartu Sembako Juni 2025
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau dikenal juga sebagai Kartu Sembako, akan disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Besaran bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, namun pada periode ini dicairkan sekaligus untuk dua bulan (Juni–Juli), sehingga setiap KPM menerima Rp400.000.
Penyaluran dilakukan melalui jaringan e-warong dan lembaga distribusi resmi pemerintah.
3. Bantuan Beras 10 Kg dari Bulog
Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada KPM.
Bantuan ini berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan dikelola oleh Perum Bulog.
Distribusi dilakukan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, PT Yasa Artha Trimanunggal, dan anak perusahaan Bulog lainnya untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
4. PKH Juni 2025 (Tahap II)
Program Keluarga Harapan (PKH) memasuki pencairan tahap II pada bulan Juni 2025.
Bantuan diberikan empat kali dalam setahun dan nilainya bervariasi sesuai kategori penerima.
Berikut rincian nominal bantuan PKH per tahap:
-
Ibu hamil & balita: Rp750.000
-
Lansia/disabilitas berat: Rp600.000
-
Siswa SD: Rp225.000
-
Siswa SMP: Rp375.000
-
Siswa SMA: Rp500.000
5. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis kembali dilaksanakan setelah libur Lebaran 2025.
Program ini menyasar sekolah dasar di wilayah 3T dan daerah tertentu, dengan tujuan meningkatkan asupan gizi siswa dan menurunkan angka stunting.
Pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan dukungan dari pemerintah daerah setempat.
6. BLT Dana Desa Juni 2025
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kembali disalurkan dengan besaran Rp300.000 per bulan.
Bantuan ini menyasar keluarga miskin yang belum menerima bansos lain.
Kriteria penerima meliputi rumah tangga dengan lansia tunggal, disabilitas, penderita penyakit kronis, atau yang kehilangan mata pencaharian.
Penetapan penerima dilakukan melalui musyawarah desa.
7. Program Indonesia Pintar (PIP) 2025
PIP merupakan bantuan pendidikan untuk siswa jenjang SD hingga SMA/SMK. Pencairan termin kedua berlangsung dari Mei hingga September 2025.
Besaran bantuan per tahap adalah sebagai berikut:
-
SD: Rp225.000
-
SMP: Rp375.000
-
SMA/SMK: Rp900.000
Bantuan disalurkan melalui rekening siswa yang tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
8. Santunan Anak Yatim Piatu (ATENSI YAPI)
Kementerian Sosial juga melanjutkan program Santunan Anak Yatim Piatu (ATENSI YAPI).
Bantuan ini ditujukan untuk anak yatim, piatu, yatim piatu, atau anak-anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
Setiap anak berhak menerima Rp200.000 per bulan hingga usia 18 tahun.
Program ini dikelola langsung oleh Kemensos melalui skema ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial).
Penutup
Delapan jenis bansos yang cair pada Juni 2025 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan memastikan jaring pengaman sosial tetap berjalan.
Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dan memastikan data diri mereka sudah sesuai di sistem yang ditentukan.
