Bansos Pakai Face Recognition Mulai Diuji

Bansos Pakai Face Recognition Mulai Diuji

Bansos Pakai Face Recognition Mulai Diuji. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa program digitalisasi bantuan sosial dengan menggunakan teknologi pemerintahan sudah mulai diuji di Banyuwangi, Jawa Timur.

Pengujian ini melibatkan teknologi pengenalan wajah untuk menjamin bahwa penyaluran bantuan sosial berjalan dengan lebih teratur dan transparan.

“Kami sudah memulai uji coba GovTech di Banyuwangi dan kini sudah menerapkan pengenalan wajah, sehingga prosesnya akan jauh lebih terorganisir. Kami berharap minggu depan dapat kembali ke sana untuk mengadakan rapat persiapan bagi presiden, menjelang kunjungannya,” kata Luhut di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/9).

Ia menambahkan bahwa jika pengujian di Banyuwangi berhasil, maka sistem tersebut akan diterapkan secara nasional tahun depan.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melihat langsung, meskipun waktu kunjungannya masih dalam penyesuaian. Luhut mengindikasikan bahwa kunjungan presiden bisa dilakukan dalam satu atau dua bulan mendatang.

“Apabila ini berhasil, kami akan segera melakukan sosialisasi secara luas di 514 kabupaten. Kita akan melakukan analisis kelompok untuk mengidentifikasi kekurangan. Ini semua berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh anak-anak Indonesia. Kami berupaya menjadikan semuanya sangat transparan,” jelasnya.

GovTech yang didasarkan pada kecerdasan buatan diharapkan bisa membuat distribusi bantuan lebih efisien dan sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan dana.

Luhut menilai bahwa hasil dari proyek percobaan di Banyuwangi sangat baik, mulai dari pembaruan data penerima hingga penyederhanaan proses birokrasi.

“Pengalaman kami di Banyuwangi sangat menggembirakan dan akan membawa Indonesia ke arah yang lebih teratur dan tertata, yang tentu akan meningkatkan efisiensi serta mengurangi peluang korupsi,” tuturnya.

Mandat untuk mendigitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab baru Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Posisi ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 mengenai Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Sebelumnya, Luhut menyebutkan bahwa penerapan kecerdasan buatan dalam pemerintahan berpotensi mengurangi defisit APBN 2026 hingga Rp400 triliun dari proyeksi awal Rp638,8 triliun.

Pengembangan GovTech ini dikerjakan oleh tim yang sebelumnya merancang aplikasi Peduli Lindungi saat pandemi Covid-19. Menurut Luhut, penerapan sistem digital ini tidak hanya akan difokuskan pada bantuan sosial, tetapi juga akan diperluas untuk layanan publik lainnya guna mendukung efisiensi anggaran negara.

“Kami melihat ada potensi penghematan yang sangat signifikan. Presiden (Prabowo) menginginkan defisit anggaran berada di bawah level saat ini, seperti yang beliau katakan di Nota Keuangan. Meskipun tidak mungkin sepenuhnya nol, kami percaya bahwa secara bertahap hingga 2026, hal ini dapat diupayakan dengan baik,” katanya dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).




Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250925101415-92-1277524/digitalisasi-bansos-lewat-pengenalan-wajah-mulai-diuji-coba