Ekonomi RI Didorong Naik! Ini 8 Stimulus Prabowo yang Sudah Disiapkan, Termasuk Bantuan Pangan

Ekonomi RI Didorong Naik! Ini 8 Stimulus Prabowo yang Sudah Disiapkan, Termasuk Bantuan Pangan

Ekonomi RI Didorong Naik! Ini 8 Stimulus Prabowo yang Sudah Disiapkan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memperkenalkan program-program strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menjelang 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi, serta mendukung sektor-sektor utama di tanah air.

Pengumuman paket ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Istana Negara pada hari Senin (15/9).

Berikut adalah uraian mengenai setiap program, beserta manfaat, penerima manfaat, dan perkiraan anggarannya:

A. Rekapitulasi 8 Program Paket Ekonomi: Akselerasi Program 2025

Total anggaran yang dianggarkan untuk semua program ini pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp16,23 triliun.

1. Program Magang untuk Lulusan Perguruan Tinggi
– Ditujukan untuk para lulusan baru.
– Lamanya program magang adalah satu tahun.
– Target keseluruhan peserta adalah 20 ribu orang.
– Peserta akan memperoleh gaji yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
– Anggaran yang disiapkan adalah Rp198 miliar untuk 2025 dan Rp198 miliar untuk 2026.

2. Perluasan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata
– Mendukung 552 ribu pekerja di industri pariwisata yang padat karya.
– Memberikan keringanan PPh 21 selama tiga bulan pada tahun pajak 2025.
– Total anggaran yang dialokasikan adalah Rp120 miliar untuk 2025 dan Rp480 miliar untuk 12 bulan di 2026.

3. Program Bantuan Pangan
– Menargetkan 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
– Setiap KPM akan menerima bantuan pangan berupa 10 kg beras.
– Bantuan ini akan diberikan selama dua bulan (Oktober-November).
– Jika realisasi anggaran belum optimal, bantuan ini bisa diperpanjang hingga Desember.
– Estimasi total anggaran yang diperlukan sekitar Rp7 triliun, dengan asumsi harga beras sebesar Rp18. 500 per kg, sudah termasuk biaya distribusi.

4. Bantuan Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
– Ditujukan untuk 731. 361 pekerja di sektor transportasi online (ojek online, pangkalan, supir, kurir, dan logistik).
– Diskon untuk iuran sebesar 50% selama enam bulan.
– Manfaat yang diperoleh termasuk santunan kematian, santunan cacat, dan beasiswa bagi anak, dengan total manfaat mencapai Rp42 juta.
– Anggaran sebesar Rp36 miliar akan ditanggung oleh BPJS.

5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
– Menawarkan relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PRP dengan batas maksimum BI Rate +3 persen dan kredit pengembang maksimum BI Rate +4 persen, serta relaksasi SLIK OJK.
– Sebanyak 1. 050 unit akan mendapatkan manfaat ini dengan anggaran Rp150 miliar yang ditanggung oleh BPJS.

6. Program Padat Karya Tunai (Cash for Work) dari Kemenhub dan KemenPU
– Mencakup 609. 465 orang.
– Kegiatan berlangsung dari bulan September hingga bulan Desember 2025.
– Anggaran untuk Kemenhub sebesar Rp1,8 triliun dan untuk KemenPU sebesar Rp3,5 triliun.

7. Percepatan Deregulasi PP28
– Bertujuan untuk mempercepat penetapan aturan turunan PP28 serta integrasi sistem dari Kementerian/Lembaga dan RDTR Digital ke dalam sistem OSS.
– Target cakupan wilayah lebih dari 50 daerah pada tahun 2025 dan lebih dari 300 daerah pada tahun 2026.
– Anggaran yang ditetapkan adalah Rp175 miliar untuk 2025 dan Rp1,05 triliun untuk 2026.

8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta)
– Fokus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman dan penyediaan tempat untuk ekonomi gig.
– Pelaksanaan awal akan dilakukan di DKI Jakarta dan kemudian diperluas ke beberapa wilayah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
– Sumber pembiayaan berasal dari dana kontingensi Pemda DKI sebesar Rp2,7 triliun dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

B. Ikhtisar 4 Program Paket Ekonomi yang Dilanjutkan di 2026

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menegaskan keberlanjutan program insentif ekonomi yang telah dilaksanakan sejak 2025. Program tersebut ditujukan untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pekerja di sektor pariwisata, industri bergerak padat tenaga kerja, serta pekerja yang tidak berpenghasilan tetap (BPU).

Berikut adalah ikhtisar dari empat program yang akan dioperasikan kembali di 2026:

1. Perpanjangan Pemanfaatan PPh Final 0,5 persen untuk Wajib Pajak UMKM
– Pemerintah memperpanjang periode pemberlakuan PPh Final 0,5 persen untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM hingga tahun 2029.
– Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi beban pajak sekaligus menyederhanakan proses administrasi.
– Anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2025 mencapai Rp2 triliun dengan jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar mencapai 542. 000 berdasarkan data DJP.
– Perpanjangan ini akan dituangkan dalam revisi peraturan pemerintah.

2. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata
– Insentif PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan kepada pekerja di sektor pariwisata dengan penghasilan maksimum Rp10 juta per bulan.
– Anggaran yang disiapkan diperkirakan sekitar Rp480 miliar setiap tahunnya.
– Tujuannya untuk mempertahankan daya beli pekerja dan membantu pemulihan sektor pariwisata.

3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Industri Padat Karya
– Kebijakan ini ditujukan kepada pekerja di industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, serta produk dari kulit.
– Pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan akan mendapatkan insentif ini dan diperkirakan mencakup sekitar 1,7 juta pekerja.
– Alokasi anggaran untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp800 miliar.

4. Diskon Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
– Program subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan diperluas pada tahun 2026.
– Targetnya adalah pekerja di sektor informal atau yang tidak menerima upah, seperti petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, serta pekerja rumah tangga.
– Hingga 31 Agustus 2025, partisipasi BPU tercatat mencapai 9. 962. 568 orang, sehingga estimasi anggaran untuk tahun 2026 mencapai Rp753 miliar.

C. 5 Program Paket Ekonomi: Fokus pada Penyediaan Lapangan Kerja

Pemerintah terus mendorong inisiatif strategis untuk meningkatkan kesempatan kerja di berbagai sektor. Melalui paket ekonomi yang akan diimplementasikan, ada lima program besar yang diperkirakan akan menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh Indonesia.

1. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
– Program ini bertujuan untuk mendirikan 80 ribu koperasi baru.
– Hingga 14 September 2025, tercatat 81. 487 koperasi yang terdaftar secara hukum, dengan proyeksi menyerap 681 ribu orang hingga akhir 2025.
– Target diharapkan meningkat menjadi 1,38 juta orang.

2. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)
– Program KNMP ini menargetkan 100 desa dengan estimasi penyerapan 8. 645 tenaga kerja pada tahun ini.
– Dalam jangka panjang, pembangunan 4. 000 titik KNMP diperkirakan akan menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja.
3. Revitalisasi Tambak Pantura
– Pemulihan tambak di wilayah Pantai Utara Jawa meliputi area seluas 20. 000 hektar.
– Inisiatif ini ditargetkan untuk menyerap hingga 168 ribu pekerja.

4. Modernisasi Kapal Nelayan
– Dengan melakukan modernisasi terhadap 1. 000 kapal nelayan, pemerintah berencana menciptakan hampir 200 ribu lapangan kerja baru.

5. Perkebunan Rakyat
– Program untuk menanam kembali 870 ribu hektar lahan perkebunan bertujuan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam periode 2 tahun.
– Komoditas utama mencakup: tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.

D. Usulan Program Paket Ekonomi 2026: Penyerapan Likuiditas Rp200 Triliun

Pemerintah mengusulkan program strategis guna menyerap likuiditas sebesar Rp200 triliun. Fokus utamanya adalah pada sektor perumahan dan peningkatan kesempatan kerja di sektor kelautan dan perikanan.

I. Kredit Program Perumahan
Melalui alokasi dana kepada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), masyarakat dapat memperoleh Kredit Program Perumahan sesuai dengan ketentuan Permenko 13/2025.

Target Plafon:
– Supply: Rp117 triliun
– Demand: Rp13 triliun

Target Rumah (Unit):
– Supply: 320. 000 unit rumah tipe 36 (2-3 kamar)
– Demand: 113 ribu unit rumah

Perkiraan Suku Bunga untuk Debitur:
– Dengan subsidi bunga 5 persen serta alokasi dana pemerintah: 5 persen per tahun
– Dengan subsidi bunga 5 persen tanpa alokasi dana pemerintah: 6 persen per tahun

II. Program Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Kelautan dan Perikanan
– Pemulihan Tambak Pantura seluas: 20. 413 hektar dengan target peningkatan produksi sebesar 1,18 juta ton dan nilai produksi mencapai Rp30,65 triliun.
– Pembangunan 1. 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan anggaran Rp24,2 triliun.
– Pengembangan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi seluas 1. 361 hektar, menggunakan model budidaya udang yang modern dan berkelanjutan.
– Modernisasi 1. 000 Kapal Perikanan dengan total anggaran Rp48 triliun.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250915184434-532-1273990/daftar-8-stimulus-yang-digelontorkan-prabowo-buat-terbangkan-ekonomi