Ketua DPR: Verifikasi Data Kunci Penyaluran Bansos yang Tepat Sasaran

Ketua DPR: Verifikasi Data Kunci Penyaluran Bansos yang Tepat Sasaran

Ketua DPR: Verifikasi Data Kunci Penyaluran Bansos yang Tepat Sasaran. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya melakukan verifikasi data dalam pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) setelah analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa terdapat pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerima bantuan subsidi upah (BSU).

“Saya berharap dan mengimbau agar verifikasi data menjadi prioritas utama,” ucap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Antara pada hari Senin.

Dia menekankan bahwa verifikasi yang akurat dan terbaru harus menjadi fokus Pemerintah sebelum memutuskan untuk merubah atau melanjutkan suatu program bantuan.

“Oleh karena itu, verifikasi data harus dilakukan terlebih dahulu agar tidak ada perubahan program tanpa verifikasi yang baik, rinci, dan benar, sebab data adalah hal terpenting yang harus dijadikan acuan,” tegasnya.

Dia mengungkapkan hal ini sesuai dengan pengalamannya ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sebelumnya.

“Saat saya bertugas sebagai Menko, saya mengoordinasikan setiap kementerian dengan menggunakan data terbaru untuk memutuskan apakah program tersebut perlu diubah, diganti, diperbaiki, atau dievaluasi,” jelasnya.

Puan juga mengingatkan agar pemerintah memastikan bahwa program-program bansos tidak salah sasaran, dan masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan bantuan tersebut.

“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkan, sedangkan mereka yang tidak berhak malah menerima,” tegasnya.

Untuk itu, dia sekali lagi menyerukan pada pemerintah untuk memprioritaskan evaluasi dan perbaikan data sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kebijakan sosial.

“Jadi mohon untuk memperbaiki dan mengevaluasi data terlebih dahulu,” ungkap Puan.

Sebelumnya, PPATK mengungkapkan adanya sejumlah temuan anomali pada rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial, termasuk penerima yang terindikasi masih bermain judi online hingga memiliki saldo yang sangat besar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa dari sekitar 10 juta rekening yang diteliti, 1,7 juta di antaranya tidak teridentifikasi sebagai penerima bansos, sedangkan 8,3 juta lainnya terdaftar sebagai penerima bantuan.

“Namun, dalam jumlah tersebut, kami menemukan sekitar 78 ribu penerima bansos yang pada semester I 2025 diduga aktif terlibat dalam perjudian online,” kata Ivan setelah bertemu dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Jakarta, pada hari Kamis (7/8).

PPATK juga menemukan sejumlah rekening penerima yang memiliki status pekerjaan yang mencurigakan, seperti 27. 932 pegawai BUMN, 7. 479 dokter, dan lebih dari 6. 000 orang yang bekerja sebagai eksekutif atau manajer, semuanya tercatat dalam daftar penerima bansos.

Selain itu, Ivan juga melaporkan adanya 56 rekening penerima bansos dengan saldo di atas Rp50 juta. “Ini menjadi perhatian penting yang akan kami sampaikan kepada Kemensos untuk dilakukan verifikasi ulang dan pemeriksaan di lapangan,” ujarnya.

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/5030397/ketua-dpr-tekankan-pentingnya-verifikasi-data-dalam-penyaluran-bansos