Kabar Terbaru TPG 2025: Pencairan TPG Triwulan 4, Fakta THR dan Klarifikasi Juknis Yang Wajib Diketahui Guru

Kabar Terbaru TPG 2025: Pencairan TPG Triwulan 4, Fakta THR dan Klarifikasi Juknis Yang Wajib Diketahui Guru

Kabar Terbaru TPG 2025: Pencairan TPG Triwulan 4, Fakta THR dan Klarifikasi Juknis Yang Wajib Diketahui Guru. Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan 4 terus berlangsung hingga 11 Desember 2025 di berbagai daerah. Banyak guru masih menunggu realisasi pencairan ini sebagai bagian dari hak profesinya. Proses pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan daerah dan kelengkapan SKTP masing-masing.

SKTP yang digunakan untuk pencairan TPG Triwulan 4 tercatat bertanggal 19 November 2025, menandakan bahwa administrasi pusat sudah rampung lebih awal. Saat ini, daerah hanya tinggal mengeksekusi proses pencairan sesuai jadwal yang telah disusun.

Progres Pencairan di Daerah: Ada yang Sudah Terima Rapel

Sejumlah guru mulai melaporkan telah menerima rapel TPG Triwulan 3 dan Triwulan 4, terutama dari kalangan guru non-ASN yang prosesnya lebih cepat. Salah satu wilayah yang dikonfirmasi sudah cair adalah Kabupaten Bima.

Kabar ini memberi harapan bagi guru dari daerah lain yang belum menerima pencairan. Meski belum merata, progres ini menunjukkan bahwa proses pembayaran TPG sudah berjalan.

TPG THR 100% 2025: Kalimantan Tengah Jadi Daerah Pertama

Selain TPG reguler, kabar mengenai TPG THR 100 persen tahun 2025 juga menjadi sorotan nasional. Informasi valid menyebut bahwa Provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah pertama yang mencairkan TPG THR 100% untuk jenjang SMA dan SMK.

Para guru dari Kalimantan Tengah pun diimbau memberikan konfirmasi penerimaan melalui kolom komentar di berbagai forum sehingga informasi yang beredar bisa tervalidasi dengan baik.

Info Terkait Juknis TPG THR 2025: Ini Faktanya!

Di tengah ramainya kabar pencairan, beredar sebuah dokumen yang diklaim sebagai Juknis TPG THR 2025. Dokumen ini sempat membuat bingung banyak guru karena tampilannya mirip dokumen resmi.

Namun, klarifikasi menyatakan bahwa dokumen tersebut bukan juknis resmi, melainkan surat dari Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Surat itu hanya berisi permintaan data dan dokumentasi dari pemerintah daerah—bersifat administratif, bukan petunjuk teknis pencairan.

Surat tersebut merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN. PP ini menjadi dasar untuk menentukan hak guru terkait TPG THR.

Hak Guru Berdasarkan PP 11 Tahun 2025

Menurut PP 11/2025, guru ASN yang gaji pokoknya bersumber dari APBD namun tidak mendapatkan penghasilan tambahan seperti TPP, berhak menerima TPG satu bulan penuh atau Tamsil yang setara. Pembiayaan hak tersebut didukung oleh pemerintah pusat melalui tambahan anggaran DAU.

Kemendagri kemudian mengumpulkan data guru yang masuk kriteria untuk memastikan proses pencairan tepat sasaran.

Juknis Resmi TPG THR 2025: PMK Nomor 23 Tahun 2025

Guru diminta berhati-hati dan tidak mengacu pada dokumen yang beredar di media sosial. Juknis resmi TPG THR 2025 adalah PMK Nomor 23 Tahun 2025.

Dalam Pasal 9 ayat 15 PMK tersebut dijelaskan bahwa guru dan dosen dengan gaji pokok bersumber APBN yang tidak menerima tunjangan seperti Tukin atau TPP berhak menerima THR berupa satu bulan TPG. Ketentuan ini selaras dengan PP 11/2025 sehingga guru memiliki dasar hukum yang kuat.

Ketentuan tersebut memastikan guru tetap mendapatkan hak penuh meski daerah tidak menyediakan TPP atau penghasilan tambahan lain, karena pembiayaan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Guru Wajib Verifikasi Informasi

Kasus hoaks Juknis menjadi pengingat bahwa guru harus lebih selektif dalam menerima informasi. Banyak dokumen tampak resmi tetapi sebenarnya tidak valid. Verifikasi informasi adalah langkah wajib agar guru tidak salah memahami haknya.

Pemahaman yang tepat juga membantu guru menghadapi keterlambatan atau perbedaan pencairan antar daerah dengan lebih tenang.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pencairan TPG Triwulan 4 dan TPG THR 100% menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah terus berupaya mempercepat dan memeratakan pencairan agar semua guru segera menerima haknya.

Perkembangan ini juga menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas dalam kebijakan tunjangan, sehingga guru tidak mudah terpengaruh rumor dan dapat mengandalkan informasi resmi sebagai acuan.