• Beranda – Info Bansos
  • Bansos
  • Bantuan PIP
  • Cek Bansos
  • Beranda – Info Bansos
  • Bansos
  • Bantuan PIP
  • Cek Bansos
No Result
View All Result
Informasi Bantuan Sosial Aktual
  • Beranda – Info Bansos
  • Bansos
  • Bantuan PIP
  • Cek Bansos
No Result
View All Result
Informasi Bantuan Sosial Aktual
No Result
View All Result

Pengertian Asas Non Retroaktif dan Contohnya di Indonesia

Info Bansos by Info Bansos
20 November 2024
in Uncategorized
Reading Time: 2 mins read
A A
Daftar Bansos 2026: Cek Status Penerima PKH, BPNT & PIP Mudah dan Cepat!

Daftar Bansos 2026: Cek Status Penerima PKH, BPNT & PIP Mudah dan Cepat!

Contents

  • Pengertian Asas Non Retroaktif dan Contohnya di Indonesia
    • Pengertian Asas Non Retroaktif
    • Contoh Asas Non Retroaktif
    • Perbedaan Asas Retroaktif dan Non Retroaktif
      • Aspek
      • Asas Non Retroaktif
      • Asas Retroaktif
      • Definisi
      • Tidak berlaku surut
      • Dapat berlaku surut
      • Penerapan
      • Hanya untuk kejadian setelah UU berlaku
      • Dapat diterapkan pada kejadian sebelumnya
      • Contoh
      • Pelaku tindak pidana sebelum UU baru
      • Pemberlakuan UU terorisme untuk kasus sebelumnya
      • Tujuan
      • Memberikan kepastian hukum
      • Mewujudkan keadilan dalam kasus tertentu

Pengertian Asas Non Retroaktif dan Contohnya di Indonesia

Asas non retroaktif merupakan prinsip penting dalam hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan secara surut, artinya undang-undang baru hanya berlaku untuk kejadian yang terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks hukum di Indonesia, asas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian Asas Non Retroaktif

Asas non retroaktif adalah asas yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Ini berarti bahwa undang-undang hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan. Dengan demikian, peristiwa hukum yang terjadi sebelum undang-undang berlaku tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang tersebut.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dari penegakan hukum yang tidak adil.
Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, dinyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan pada tindakan yang dilakukan sebelum adanya ketentuan hukum yang mengaturnya.

Contoh Asas Non Retroaktif

Contoh penerapan asas non retroaktif di Indonesia dapat dilihat dalam kasus di mana seseorang melakukan suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum, namun tindakan tersebut dilakukan sebelum undang-undang yang mengatur pelanggaran tersebut disahkan. Misalnya, jika pemerintah mengeluarkan undang-undang baru mengenai pelarangan suatu jenis aktivitas pada tahun 2024, maka seseorang yang melakukan aktivitas tersebut pada tahun 2023 tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang baru tersebut.

Contoh lain adalah ketika terdapat perubahan dalam ketentuan pidana. Jika sebuah undang-undang baru menetapkan hukuman lebih berat untuk suatu tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana tersebut sebelum undang-undang baru berlaku tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan baru itu.

Perbedaan Asas Retroaktif dan Non Retroaktif

Asas retroaktif adalah kebalikan dari asas non retroaktif. Asas ini memungkinkan undang-undang baru untuk diterapkan pada kejadian yang terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan.

Meskipun umumnya asas non retroaktif lebih diutamakan untuk menjaga kepastian hukum, terdapat beberapa pengecualian di mana asas retroaktif dapat diterapkan, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti pelanggaran hak asasi manusia atau tindak pidana luar biasa lainnya.

Aspek

Asas Non Retroaktif

Asas Retroaktif

Definisi

Tidak berlaku surut

Dapat berlaku surut

Penerapan

Hanya untuk kejadian setelah UU berlaku

Dapat diterapkan pada kejadian sebelumnya

Contoh

Pelaku tindak pidana sebelum UU baru

Pemberlakuan UU terorisme untuk kasus sebelumnya

Tujuan

Memberikan kepastian hukum

Mewujudkan keadilan dalam kasus tertentu

Info Bansos

Info Bansos

Info Bansos

Cara Cek Bansos, Informasi Bansos, Kapan Bansos Cair, Bansos 2026, Cek Bansos KTP, Cek PKH 2026

Daftar Bansos Cair Februari 2026: PKH, BPNT, Beras dan Minyak

Daftar Bansos Cair Februari 2026: PKH, BPNT, Beras dan Minyak

Daftar Bansos Cair Februari 2026: PKH, BPNT, Beras dan Minyak

Kapan Mulai Puasa? Ini Prediksi 1 Ramadan 2026 dari Pemerintah dan Ahli Astronomi

Kapan Mulai Puasa? Ini Prediksi 1 Ramadan 2026 dari Pemerintah dan Ahli Astronomi

Kapan Mulai Puasa? Ini Prediksi 1 Ramadan 2026 dari Pemerintah dan Ahli Astronomi

3 Cara Daftar Antrean KJP Pangan Bersubsidi Februari 2026

3 Cara Daftar Antrean KJP Pangan Bersubsidi Februari 2026

3 Cara Daftar Antrean KJP Pangan Bersubsidi Februari 2026

Info BPJS Kesehatan 2026: Cara Cek Status Keaktifan serta Tarif Iuran

Info BPJS Kesehatan 2026: Cara Cek Status Keaktifan serta Tarif Iuran

Info BPJS Kesehatan 2026: Cara Cek Status Keaktifan serta Tarif Iuran

Informasi Bantuan Sosial Aktual

© 2025 Informasi Bantuan Sosial

Link

  • Beranda – Info Bansos
  • Bansos
  • Bantuan PIP
  • Cek Bansos

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda – Info Bansos
  • Bansos
  • Bantuan PIP
  • Cek Bansos

© 2025 Informasi Bantuan Sosial