Kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi mulai diterapkan pada Jumat, 10 April 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menerapkan sistem kerja fleksibel sekaligus upaya efisiensi, khususnya dalam penggunaan energi.
Penerapan WFH ini baru dimulai pada pekan kedua April, mengingat Jumat sebelumnya bertepatan dengan hari libur nasional memperingati wafatnya Isa Almasih.
Latar Belakang Kebijakan WFH ASN
Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menghemat energi di tengah situasi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.
“WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan tersebut, Selasa (31/3/2026).
Selain itu, kebijakan serupa juga pernah diterapkan pada masa pandemi Covid-19 dan dinilai cukup efektif dalam menjaga produktivitas kerja.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Pemerintah menegaskan bahwa meskipun ASN bekerja dari rumah setiap Jumat, pelayanan publik tetap harus berjalan normal.
“Pelayanan publik tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal, dan yang lain tetap berjalan. Itu dipersilakan yang di kantornya mengatur dengan aplikasi tertentu,” kata Airlangga.
Artinya, instansi pemerintah diberikan fleksibilitas dalam mengatur sistem kerja agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
WFH Bukan Hari Libur
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa kebijakan WFH bukan berarti hari libur bagi ASN.
“WFH Bukan Hari Libur: ASN wajib melaporkan hasil kinerja dan tetap berada dalam pengawasan pemimpin,” bunyi keterangan dalam postingan @kemenpanrb, dikutip Kamis (2/4/2026).
ASN tetap diwajibkan bekerja, melaporkan kinerja, serta mengikuti sistem pengawasan dari atasan masing-masing.
Skema Kerja Baru ASN
Melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026, pemerintah menetapkan pola kerja baru bagi ASN:
“Skema Kerja Baru: penerapan 4 hari work from office (Senin-Kamis) dan 1 hari work from home (Jumat),”
WFH juga harus dilakukan dari rumah atau domisili ASN, bukan dari lokasi lain.
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis digital.
“Melalui kebijakan ini, kami mendorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,” ujar Rini.
Ia juga menegaskan bahwa fokus utama tetap pada kinerja, bukan lokasi bekerja.
“Fleksibilitas kerja harus tetap sejalan dengan pencapaian target kinerja. Fokus utama tetap pada output dan outcome, bukan pada lokasi bekerja,” tegas Rini.
Instansi Wajib Lakukan Evaluasi
Dalam pelaksanaannya, setiap instansi pemerintah diwajibkan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan WFH.
“Untuk memastikan implementasinya berjalan optimal, setiap instansi diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja organisasi, efisiensi energi, serta kualitas pelayanan publik,” ujar Rini.
Hasil evaluasi tersebut wajib dilaporkan setiap bulan kepada Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri.
Sektor yang Dikecualikan dari WFH
Tidak semua sektor bisa menerapkan WFH. Pemerintah menetapkan beberapa layanan tetap harus bekerja dari kantor karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Beberapa layanan yang tetap wajib beroperasi penuh dari kantor mencakup sektor kedaruratan, kesiapsiagaan, ketenteraman, serta ketertiban umum.”
“kemudian kebersihan persampahan, kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah, dan layanan publik lainnya,” jelas Tito dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).
Selain itu, sejumlah pejabat juga tidak termasuk dalam kebijakan WFH.
“Jadi termasuk pimpinan di tingkat provinsi misalnya jabatan pimpinan tinggi madya eselon satu, kemudian eselon dua pratama,” ucap Tito.
Pejabat di tingkat daerah seperti camat, lurah, dan kepala desa tetap diwajibkan bekerja dari kantor untuk menjaga koordinasi pemerintahan.
Pentingnya Pengawasan dan Produktivitas
Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengingatkan agar produktivitas ASN tetap terjaga selama kebijakan WFH berlangsung.
“Produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan publik,” tegas Khozin kepada Kompas.com, Rabu (1/4/2026).
Ia juga mendorong adanya pengawasan dan evaluasi rutin oleh instansi terkait.
“Kami meminta penerapan WFH yang dilakukan setiap hari Jumat ini agar dilakukan evaluasi secara berkala dan pengawasan secara konsisten oleh kementerian dan lembaga serta pemda,” ujar Khozin.
Kesimpulan
Penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis digital. Meski demikian, kebijakan ini bukanlah hari libur, melainkan penyesuaian cara kerja yang tetap berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik.
Dengan pengawasan dan evaluasi yang tepat, diharapkan kebijakan ini mampu meningkatkan produktivitas ASN sekaligus menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
