Ini Cara Daftar Bansos PKH 2026 Melalui Desa. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif untuk memberikan bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga yang berada dalam kondisi miskin atau rentan.
Proses penyaluran PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun melalui Bank atau Pos Penyalur, baik secara tunai maupun non tunai.
Bagi mereka yang ingin mendaftar, langkah awal yang krusial adalah mendaftar untuk bantuan sosial PKH melalui desa.
Proses pengajuan di tingkat lokal dipandang lebih tepat karena melibatkan langsung perangkat dari rukun tetangga hingga pihak kelurahan setempat.
Persyaratan pendaftaran bantuan sosial PKH melalui Desa untuk tahun 2026
Dilansir dari metrotvnews.com, persiapan dokumen administratif adalah tahap yang paling penting dalam proses pendaftaran bantuan sosial PKH melalui desa pada tahun 2026.
Keberadaan berkas-berkas ini menjadi bukti identitas bagi calon penerima saat dilakukan verifikasi oleh petugas.
Berikut adalah dokumen yang wajib disertakan:
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Foto tempat tinggal.
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Prosedur pendaftaran bantuan sosial PKH
Dalam melakukan pendaftaran untuk menjadi calon penerima manfaat bantuan sosial PKH ini, ada beberapa prosedur yang harus dilalui, diantaranya :
1. Pengajuan bantuan 2026 PKH melalui Ketua RT/RW
Menunjukkan niat: Calon pendaftar perlu mengunjungi rumah ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) lokal untuk menyampaikan permohonan data.
Penyerahan dokumen: Serahkan salinan KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya kepada ketua RT untuk mendapatkan surat pengantar resmi.
Penerbitan surat pengantar: Ketua RT akan menerbitkan surat pengantar yang diarahkan ke balai desa atau kelurahan, yang menyatakan bahwa keluarga tersebut adalah warga setempat dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung.
2. Proses Musyawarah Desa (Musdes)
Usulan dari setiap rukun warga tidak akan langsung diteruskan ke pusat, tetapi harus melalui pembahasan di forum terbuka.
Pelaksanaan musyawarah: Kepala desa bersama dengan aparat kelurahan akan menyelenggarakan Musyawarah Desa.
Uji publik: Nama-nama yang diusulkan akan dibacakan di hadapan forum untuk mendapatkan persetujuan atau tanggapan dari masyarakat tentang kelayakan status kemiskinan.
Pembuatan berita acara: Hasil diskusi akan direkam dalam satu Berita Acara resmi yang ditandatangani oleh kepala desa dan perwakilan masyarakat sebagai landasan hukum untuk pengajuan.
3. Verifikasi dan validasi data lapangan
Setelah melalui forum musyawarah, usulan akan berjalan ke tahap pengecekan di lapangan.
Kunjungan petugas: Petugas dari Dinas Sosial kabupaten atau kota, bersama pendamping PKH akan berkunjung langsung ke alamat pelamar.
Pencocokan bukti: Petugas akan melakukan wawancara singkat dan mencocokkan kondisi riil keluarganya dengan foto yang telah disertakan sebelumnya.
Pengisian instrumen penilaian: Kelayakan keluarga akan dievaluasi dengan menggunakan instrumen standar kemiskinan berbasis poin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
4. Penetapan di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Tahap ini adalah langkah terakhir dari seluruh proses pendaftaran offline:
Penginputan sistem: Hasil validasi yang berhasil akan dimasukkan oleh operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) di tingkat desa atau kabupaten.
Persetujuan kepala daerah: Data tersebut kemudian disetujui oleh bupati atau wali kota sebelum dikirim ke pusat data kementerian di Jakarta.
Penetapan SK Penerima: Jika lolos di seleksi akhir di pusat, nama pendaftar akan resmi terdaftar dalam DTSEN dan menunggu Surat Keputusan untuk penetapan sebagai penerima pencairan gelombang selanjutnya.
Sumber :
https://www.metrotvnews.com/read/N4ECo4zd-ini-syarat-dan-cara-daftar-bansos-pkh-2026-lewat-desa
