Penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap pertama tahun 2026 dilaporkan telah mencapai sekitar 90 persen secara nasional hingga akhir Februari. Pemerintah memastikan proses distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terus berlanjut memasuki awal Ramadan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pencairan bansos reguler tetap berjalan sesuai target untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama bulan puasa.
Penyaluran bansos PKH dan BPNT kini sudah terealisasi lebih dari 90 persen secara nasional.
Cara Cek Penerima PKH dan BPNT di Situs Resmi
Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bansos secara mandiri hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui laman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP.
- Masukkan NIK sesuai KTP.
- Ketik kode captcha yang muncul di layar.
- Klik tombol CARI DATA.
Sistem akan menampilkan informasi nama penerima, kategori desil, dan status bantuan.
Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu datang ke kantor kelurahan atau dinas sosial untuk memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bansos.
Penentuan Penerima Berdasarkan Data DTSEN
Penyaluran bansos dilakukan menggunakan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan integrasi dari berbagai basis data, seperti:
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
- Data P3KE
- Data kependudukan dari Badan Pusat Statistik
Penilaian penerima tidak hanya dilihat dari penghasilan, tetapi juga kondisi sosial ekonomi, seperti:
- Kelayakan tempat tinggal
- Akses listrik
- Tingkat pendidikan keluarga
- Kepemilikan aset
Kategori Desil Penerima
- Desil 1–4 (40% terbawah): Prioritas penerima PKH dan BPNT.
- Desil 5: Masih berpeluang menerima bantuan tertentu seperti PBI-JK.
- Status ini bersifat dinamis dan dapat berubah berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh pemerintah daerah.
Bansos Tambahan untuk Wilayah Terdampak Bencana
Selain bansos reguler, pemerintah juga menyalurkan bantuan khusus bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total anggaran sekitar Rp1,8 triliun untuk 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Rinciannya meliputi:
- Santunan ahli waris: Rp14 miliar bagi 990 korban meninggal.
- Jaminan hidup (Jadup): Rp238 miliar untuk 175.211 penerima (Rp450 ribu/bulan selama 3 bulan).
- Bantuan isi rumah: Rp143 miliar untuk 47 ribu keluarga (Rp3 juta/KK).
- Stimulan ekonomi: Rp238 miliar untuk 47 ribu keluarga (Rp5 juta/KK).
Penyaluran dilakukan bertahap melalui PT Pos Indonesia dan Bank Syariah Indonesia setelah proses verifikasi pemerintah daerah.
Penting! Cek Informasi Hanya dari Sumber Resmi
Kementerian Sosial mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa informasi bansos melalui kanal resmi dan tidak mudah percaya pada pesan berantai atau pihak yang meminta data pribadi dengan alasan pencairan bantuan.
Kesimpulan
Pencairan bansos PKH dan BPNT awal Maret 2026 masih terus berlangsung dan telah terealisasi sebagian besar secara nasional.
Masyarakat dapat mengecek status penerimaan secara online menggunakan NIK melalui situs resmi Kemensos. Penyaluran dilakukan berdasarkan data sosial ekonomi terbaru agar bantuan tepat sasaran, termasuk tambahan bantuan bagi wilayah terdampak bencana.
Sumber : Kompas.com
