Verifikasi Data Wajib: PKH dan BPNT Terancam Gagal Cair Jika Diabaikan!
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menegaskan pentingnya verifikasi data bagi penerima bantuan sosial, terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Tanpa melakukan verifikasi yang tepat waktu dan sesuai prosedur, bantuan sosial berpotensi tertunda bahkan gagal cair, maka jangan tunda lagi terkait dengan vertifikasi data yang harus segera untuk dilakukan.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diminta untuk aktif memeriksa dan memperbarui data mereka agar tetap tercatat sebagai penerima yang sah.
Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan transparan, adanya vertifikasi akan mengkonfirmasi apakah anda berhak menerima atau tidak.
Kenapa Harus Verifikasi Data?
Verifikasi data menjadi kewajiban utama untuk memastikan bahwa setiap penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses ini juga mencegah terjadinya penyaluran ganda.
Jika data kependudukan tidak sesuai seperti NIK, alamat, atau status keluarga maka KPM bisa dicoret dari daftar penerima. Itulah sebabnya verifikasi tidak bisa diabaikan karena merupakan syarat utama agar dana bantuan bisa cair sesuai jadwal.
Bagaimana Cara Verifikasi?
Proses verifikasi data dilakukan agar penerima bantuan dapat memastikan kelayakan dan keabsahan datanya di sistem resmi Kemensos.
Proses ini juga membantu mencegah keterlambatan atau pembatalan pencairan bansos akibat ketidaksesuaian data. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:
- Pastikan data keluarga sudah terekam dalam sistem resmi (DTKS/DTSEN) dan sesuai dengan catatan kependudukan. Jika ada perbedaan, segera hubungi operator desa/kelurahan untuk perbaikan.
- Cek status Anda melalui portal resmi atau aplikasi Kemensos. Kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Isi wilayah, nama sesuai KTP, dan kode captcha, lalu klik “Cari Data”.
- Jika status Anda “tidak terdaftar” atau “tidak terdapat peserta”, segera laporkan ke dinas sosial atau operator bansos untuk melakukan verifikasi tambahan.
- Pastikan seluruh data keluarga seperti NIK, nomor KK, alamat, dan komponen anggota keluarga (anak sekolah, lansia, ibu hamil, disabilitas) sudah benar dan aktif dalam sistem.
Syarat Mendapatkan Bantuan PKH dan BPNT
Syarat menjadi penerima PKH dan BPNT harus dipahami agar masyarakat bisa memastikan apakah mereka memenuhi kriteria bantuan sosial.
Banyak keluarga gagal mendapatkan bantuan karena tidak mengetahui aturan terbaru yang berlaku.
Beberapa syarat utama untuk menerima PKH dan BPNT antara lain:
- Keluarga harus tercatat dalam DTKS atau sistem data resmi Kemensos sebagai keluarga prasejahtera.
- Untuk PKH: memiliki komponen keluarga seperti ibu hamil/nifas, anak usia dini, anak sekolah, lansia (≥70 tahun), atau penyandang disabilitas berat.
- Untuk BPNT: penerima wajib menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai yang digunakan membeli bahan pokok di e-warung.
- Data penerima harus sinkron antara Dukcapil dan Kemensos agar proses pencairan tidak gagal.
Cek Melalui Website Kemensos
Pengecekan status penerima bantuan bisa dilakukan secara online melalui website resmi Kemensos. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengetahui apakah datanya sudah valid dan apakah masih terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT.
Berikut cara melakukan pengecekan:
- Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat di KTP.
- Masukkan nama lengkap dan kode captcha, lalu klik “Cari Data”.
- Jika terdaftar, sistem akan menampilkan nama penerima, jenis bantuan, dan periode pencairan. Jika tidak, muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.
- Bila ada kesalahan data, segera lakukan pembaruan di kantor kelurahan atau dinas sosial setempat agar status penerima kembali aktif.
Kesimpulan
Verifikasi data bagi penerima PKH dan BPNT bukan hanya formalitas administratif, tetapi kunci utama agar bantuan bisa dicairkan dengan lancar dan tepat waktu tanpa adanya kendala yang dihadapi.
Pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan sosial diberikan tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, langkah ini memang dilakukan pemerintah dalam menjaga ketransparanan.
Bagi masyarakat penerima manfaat, langkah paling bijak adalah segera melakukan pengecekan dan pembaruan data melalui website atau aplikasi resmi Kemensos.
Jangan menunggu hingga bantuan gagal cair karena data tidak valid pastikan informasi Anda selalu diperbarui agar hak Anda tetap terjamin. Karena kegagalan bukan dari sistem, melainkan dari masyarakat yang tidak melakukan vertifikasi
