Pemerintah kembali menyalurkan program bantuan sosial (bansos) tahun 2026 sebagai upaya menjaga daya beli dan ketahanan pangan masyarakat. Pada awal tahun ini, sejumlah bantuan mulai disalurkan dan diverifikasi, mulai dari bantuan beras Bulog 40 kg, PKH Tahap 1, hingga BPNT.
Proses ini menjadi perhatian banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama untuk memastikan status kepesertaan dan jadwal pencairan agar bantuan dapat diterima tepat waktu.
Bantuan Beras Bulog 2026: Total 40 Kg per KPM
Salah satu bantuan sosial yang paling dinantikan masyarakat pada tahun 2026 adalah bantuan pangan beras dari Bulog. Pemerintah telah menyiapkan sekitar 720.000 ton beras yang akan disalurkan kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Di lansir dari laman Radarbogor Setiap KPM berhak menerima 10 kg beras per bulan selama 4 bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 40 kg per keluarga sepanjang periode penyaluran.
Perlu diketahui, bantuan beras ini tidak diberikan sekaligus 40 kg dalam satu waktu. Pola penyaluran disesuaikan dengan kondisi distribusi dan kebijakan di masing-masing daerah.
Beberapa skema penyaluran yang diterapkan antara lain:
- 10 kg per penyaluran selama 4 tahap,
- 20 kg sekaligus untuk alokasi dua bulan apabila terjadi keterlambatan distribusi,
- Penyaluran bertahap sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat.
Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap bantuan beras dapat diterima secara merata dan tepat sasaran oleh KPM yang berhak.
Target Penyaluran Bulog 2026
Perum Bulog menargetkan penyaluran 720.000 ton bantuan pangan pada tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus membantu masyarakat rentan menghadapi tekanan ekonomi.
Alokasi bantuan tersebut direncanakan untuk disalurkan selama empat bulan, dengan waktu pelaksanaan menyesuaikan arahan pemerintah pusat serta kesiapan anggaran di masing-masing daerah.
Pemerintah menilai bahwa periode penyaluran yang lebih panjang dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas pangan masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan program tetap harus dilakukan secara terukur, akuntabel, dan selaras dengan prioritas nasional.
PKH Tahap 1 Periode Januari–Maret 2026
Selain bantuan beras, masyarakat juga menantikan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1. Bantuan ini mencakup periode Januari hingga Maret 2026, dengan besaran dana yang disesuaikan berdasarkan komponen penerima manfaat.
Rincian bantuan PKH Tahap 1 antara lain:
- Anak SD: Rp225.000 per tahap
- Ibu hamil dan balita: Rp750.000 per tahap
- Lansia dan penyandang disabilitas: Rp600.000 per tahap
Besaran bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat selama awal tahun 2026.
Dana PKH disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan ditransfer langsung ke rekening penerima pada bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, serta BSI. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan bantuan diterima secara aman, cepat, dan tepat sasaran.
BPNT 2026: Bantuan Sembako Rp600.000 per Tahap
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako juga termasuk dalam penyaluran tahap 1 tahun 2026. Nilai bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan, yang umumnya dicairkan secara triwulanan sehingga total dana yang diterima mencapai Rp600.000 dalam satu kali pencairan.
BPNT bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga prasejahtera, khususnya dalam menghadapi tekanan inflasi serta sebagai dukungan ekonomi menjelang bulan Ramadan.
Verifikasi Data DTSEN Jadi Penentu Pencairan
Seluruh bantuan sosial tahap 1 tahun 2026 saat ini masih berada pada tahap verifikasi data calon penerima manfaat. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diterapkan sejak 2025 dan menggantikan DTKS.
DTSEN dikelola secara terintegrasi oleh Kementerian Sosial, BPS, dan Dukcapil, serta disinkronkan dengan berbagai instansi terkait seperti BPJS, PLN, Pertamina, dan lembaga lainnya.
Tujuan utama penerapan DTSEN adalah untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan meminimalkan kesalahan data. Proses verifikasi ini umumnya memerlukan waktu sekitar 1 hingga 4 minggu, tergantung pada kondisi dan kesiapan masing-masing daerah.
Apabila data dinyatakan valid, pencairan bansos akan dilanjutkan ke tahap penerbitan SP2D, sebelum akhirnya dana masuk ke rekening KKS penerima.
Kesimpulan
Program yang berjalan pada tahap 1 meliputi bantuan beras Bulog total 40 kg per KPM, PKH periode Januari–Maret 2026, serta BPNT senilai Rp600.000 per tahap.
Sumber: https://radarbogor.jawapos.com/bansos/2477081921/update-terbaru-bansos-2026-bantuan-beras-bulog-40-kg-pkh-tahap-1-dan-bpnt-mulai-diverifikasi-cek-info-lengkapnya?page=4
