Mulai tahun 2026, Program Indonesia Pintar (PIP) akan diperluas untuk mencakup siswa jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai bagian dari implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun.
Perluasan sasaran ini akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pada 2025, anggaran PIP mencapai Rp 13,36 triliun untuk 18,5 juta siswa di seluruh jenjang. Berdasarkan data Puslapdik per 22 September 2025, penyaluran dana PIP telah mencapai Rp 5,89 triliun untuk 10,4 juta siswa, atau sekitar 44% dari total penerima.
Siswa yang sudah menerima PIP adalah mereka yang telah memiliki SK Pemberian atau sudah melakukan aktivasi rekening.
Sementara itu, 2,7 juta siswa masih berstatus SK Nominasi karena belum memiliki rekening, dan sebagian telah melakukan aktivasi dan menunggu SK Pemberian untuk pencairan.
Perluasan Sasaran PIP untuk Wajib Belajar 13 Tahun
Perluasan PIP menjadi bagian dari strategi Kemendikdasmen untuk mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun.
Dilansir dari puslapdik.kemendikdasmen.go.id, Menteri Pendidikan, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
“Komitmen kami adalah memberikan yang terbaik bagi masyarakat, memperbaiki yang kurang, dan menyempurnakan yang sudah berjalan,” ungkap Abdul Mu’ti.
Peningkatan Kualifikasi dan Kesejahteraan Guru
Selain memperluas PIP, Kemendikdasmen juga meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa Rp 3 juta per semester untuk 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi D-IV/S1, dan pada 2026 jumlah penerima beasiswa akan naik menjadi 150 ribu guru.
Program PPG (Pendidikan Profesi Guru) pada 2025 berhasil menjangkau 600 ribu guru, dan tahun 2026 akan diperluas menjadi 808 ribu guru.
Untuk kesejahteraan guru, penyaluran tunjangan sertifikasi kini dilakukan langsung ke rekening guru untuk mengurangi birokrasi.
Besaran tunjangan untuk guru non-ASN sebesar Rp 2 juta per bulan, sedangkan guru ASN mendapatkan tunjangan setara gaji pokok.
Insentif Guru Honorer Naik di 2026
Pemerintah juga menaikkan bantuan insentif guru honorer. Pada 2025, sebanyak 300 ribu guru honorer menerima insentif Rp 300 ribu per bulan. Mulai 2026, insentif tersebut akan dinaikkan menjadi Rp 400 ribu per bulan.
Status Guru Honorer dan Distribusi Guru
Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa guru honorer yang menjadi PPPK paruh waktu pada 2025 akan diangkat menjadi PPPK penuh pada 2026 sesuai kebutuhan formasi di daerah.
Dengan skema ini, diharapkan guru honorer tidak lagi ada pada 2026, terutama jika RUU Sisdiknas disahkan.
Dalam RUU tersebut, pengelolaan dan distribusi guru akan dialihkan ke pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas penyebaran guru, bukan sebagai bentuk sentralisasi.
Hal ini diharapkan membantu mengatasi kendala distribusi guru yang selama ini dipengaruhi kebijakan daerah.
Penguatan Kompetensi Guru dan Siswa
Sebanyak 211.844 guru di 65.300 sekolah akan mendapatkan pelatihan terkait pembelajaran mendalam. Selain itu, guru juga akan dibekali kemampuan mengintegrasikan literasi digital, pemrograman, dan etika kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran.
Kesimpulan
Mulai 2026, pemerintah memperluas Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencakup siswa TK, sebagai bagian dari pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.
Perluasan ini dilakukan oleh Kemendikdasmen bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pada 2025, PIP telah menyalurkan dana sebesar Rp 5,89 triliun kepada 10,4 juta siswa, sementara sekitar 2,7 juta siswa masih menunggu aktivasi rekening dan SK Pemberian untuk pencairan bantuan.
Selain memperluas PIP, pemerintah juga fokus meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru melalui beasiswa, program PPG, dan penyaluran tunjangan sertifikasi langsung ke rekening guru.
Insentif guru honorer juga dinaikkan menjadi Rp 400 ribu per bulan pada 2026, sementara guru honorer yang berstatus PPPK paruh waktu diproyeksikan menjadi PPPK penuh.
Untuk mendukung kualitas pendidikan, ribuan guru akan mendapatkan pelatihan pembelajaran mendalam serta integrasi literasi digital dan kecerdasan buatan dalam proses belajar mengajar.
Sumber: https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id
