Status Bansos Masuk SP2D, PKH Dan BPNT Termasuk Beras 10 Kg Siap Dicairkan Lewat PT Pos Indonesia

Memasuki pertengahan Februari 2026, tepatnya per 15 Februari, pemerintah tidak hanya mulai menyalurkan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT secara bertahap. Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah juga telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk sejumlah bantuan sosial tambahan atau komplementer. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam dampak kenaikan harga kebutuhan pokok di awal tahun 2026.

Bantuan Beras 10 Kg Dimulai

Selain pencairan tahap pertama bantuan reguler, pemerintah juga menggulirkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan arahan langsung Presiden sebagai respons atas kenaikan harga beras yang sempat menembus Rp15.000 per kilogram.

Program bantuan beras ini menyasar sekitar 21,3 juta KPM, yang sebagian besar merupakan penerima PKH dan BPNT.

Berdasarkan data terbaru, terdapat 12 wilayah prioritas yang proses penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia, meliputi:

• Wilayah Sumatera dan Aceh: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
• Wilayah Jawa dan Banten: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
• Wilayah Kalimantan: Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.
• Wilayah Maluku: Maluku dan Maluku Utara.

Bagi KPM yang tengah menjalani proses peralihan penyaluran dari kantor pos ke rekening Bank Himbara (Burekol), masyarakat diminta tetap tenang. Saat ini proses pembukaan rekening kolektif masih berlangsung di sejumlah daerah.

Dengan diterbitkannya SP2D untuk bantuan beras dan bantuan pendidikan, pemerintah berharap kebutuhan dasar dan ketahanan pangan keluarga penerima tetap terjamin pada awal tahun ini.

Penyebab Bantuan Sosial Belum Masuk Rekening

Seperti dilansir dari RadarKediri, berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan bansos belum diterima:

• • Penyaluran Dilakukan Bertahap
    Proses pencairan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan secara bertahap. Dari total sekitar 10 juta KPM penerima PKH, pada tahap awal baru sekitar 8 juta data yang siap salur.
    Artinya, masih ada sebagian penerima yang harus menunggu karena data mereka masih dalam tahap pemutakhiran dan sinkronisasi.
  • Data Penerima Tercatat Meninggal Dunia
    Apabila data kependudukan di Dukcapil mencatat penerima telah meninggal dunia, sistem Data Terpadu otomatis menghentikan penyaluran bantuan atas nama tersebut. Namun untuk PKH dengan komponen anak sekolah, bantuan masih dapat dilanjutkan dengan penggantian pengurus KKS melalui pendamping sosial.

• • Terindikasi Penyalahgunaan
    Sistem penyaluran bansos kini dilengkapi mekanisme deteksi aktivitas mencurigakan, termasuk dugaan penyalahgunaan data penerima. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, bantuan bisa ditangguhkan sementara hingga proses verifikasi selesai. Status kredit bermasalah yang terhubung dengan sistem perbankan juga dapat memengaruhi kelancaran penyaluran.
  • Ketidaksesuaian atau Perubahan Data
    Validitas data seperti NIK, Kartu Keluarga, hingga status pendidikan anak sangat menentukan kelayakan bantuan. Perubahan sekolah tanpa pembaruan data di Dapodik atau Emis, maupun kondisi anak yang tidak lagi bersekolah, dapat membuat komponen bantuan dinilai tidak memenuhi syarat. Selain itu, terdapat istilah “graduasi”, yakni penghentian bantuan karena penerima dianggap sudah meningkat taraf kesejahteraannya.

• Perubahan Kategori Desil Ekonomi
  Prioritas penerima bansos saat ini difokuskan pada kelompok Desil 1 hingga Desil 4 dalam basis data kesejahteraan sosial. Apabila kondisi ekonomi penerima dinilai meningkat dan berada di atas kategori tersebut, sistem dapat secara otomatis menghentikan bantuan.

Dengan berbagai kemungkinan tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru panik apabila bansos belum cair.

Kesimpulan

Semoga proses pencairan berjalan lancar dan seluruh KPM segera menerima haknya tanpa kendala.

Sumber Referensi

• https://radarkediri.jawapos.com/nasional/787197462/status-bansos-sudah-sp2d-pkh-bpnt-hingga-bantuan-beras-10-kg-mulai-cair-di-kantor-pos-indonesia