Pemerintah kini menggunakan pendekatan berbasis data untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Salah satu instrumen terpentingnya adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memuat pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sistem desil.
Melalui sistem ini, posisi kesejahteraan setiap keluarga dinilai secara objektif dan dijadikan dasar utama penentuan kelayakan menerima berbagai program bantuan, mulai dari PKH, BPNT, PBI-JK, hingga program sosial lainnya. Lalu, bagaimana sebenarnya sistem desil bekerja dan apa dampaknya bagi masyarakat?
Apa yang Dimaksud dengan Desil dalam DTSEN?
Pemetaan Kesejahteraan Berbasis Data
Desil adalah pengelompokan rumah tangga ke dalam 10 tingkat kesejahteraan, dari kondisi paling miskin hingga paling sejahtera.
Penilaian ini tidak dilakukan secara manual atau berdasarkan permohonan warga, melainkan melalui analisis data sosial dan ekonomi yang dihimpun secara nasional.
Secara umum, pembagian desil dapat dipahami sebagai berikut:
- Desil terbawah mencerminkan keluarga dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi
- Desil menengah menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif stabil namun belum mapan
- Desil teratas menggambarkan kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi baik
Hasil pemetaan ini diperbarui secara berkala agar mencerminkan kondisi terbaru masyarakat.
Mengapa Desil Sangat Menentukan Akses Bansos?
Bansos Tidak Lagi Berbasis Usulan Semata
Sebelumnya, banyak program bantuan mengandalkan usulan dari desa atau kelurahan. Kini, desil DTSEN menjadi filter utama sebelum bantuan ditetapkan.
Dampaknya:
- Bantuan lebih tepat sasaran
- Risiko salah sasaran dapat ditekan
- Keluarga yang sudah dianggap mampu otomatis tersaring
Dengan kata lain, posisi desil menentukan peluang menerima bansos, meskipun seseorang pernah menjadi penerima di periode sebelumnya.
Hubungan Desil dengan Program Bantuan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH difokuskan pada keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Karena itu, penerimanya umumnya berasal dari kelompok desil terbawah yang memiliki anggota keluarga rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, atau lansia.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
BPNT memiliki cakupan sedikit lebih luas dibanding PKH. Selain kelompok miskin, keluarga dengan kondisi ekonomi pas-pasan masih berpeluang menerima bantuan ini selama masuk kategori yang ditetapkan pemerintah.
PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Program PBI-JK memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh perlindungan kesehatan melalui pembiayaan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah. Status desil menjadi acuan utama untuk menentukan kelayakan peserta.
Program ATENSI
Berbeda dengan bantuan reguler, ATENSI menyasar kelompok dengan kebutuhan khusus. Selain mempertimbangkan desil, program ini juga melibatkan asesmen lapangan oleh petugas sosial.
Cara Mengetahui Posisi Desil dan Status Bansos
Cek Mandiri Melalui Layanan Resmi
Masyarakat bisa mengetahui status kepesertaan bansos dengan cara:
- Mengakses layanan cek bansos resmi Kemensos
- Memasukkan data wilayah dan identitas sesuai KTP
- Melihat hasil pencarian terkait jenis bantuan yang diterima
Untuk informasi yang lebih lengkap, aplikasi resmi Kemensos juga dapat digunakan setelah proses registrasi akun.
Kenapa Posisi Desil Bisa Berubah?
Dinamika Kondisi Sosial Ekonomi
Desil bukan status permanen. Posisi seseorang dapat berubah karena beberapa faktor, seperti:
- Perubahan penghasilan
- Perubahan jumlah anggota keluarga
- Perpindahan domisili
- Hasil pembaruan data lapangan
Inilah alasan mengapa seseorang yang dulu menerima bansos bisa tidak lagi terdaftar di periode berikutnya.
Jika Merasa Layak Tapi Tidak Menerima Bansos
Masyarakat yang merasa masih membutuhkan bantuan dapat melakukan langkah berikut:
- Memastikan data kependudukan sesuai KTP dan KK
- Mengonfirmasi data ke desa atau kelurahan
- Mengikuti mekanisme pemutakhiran data sosial
- Rutin memantau status melalui kanal resmi
Langkah ini penting agar kondisi sosial ekonomi terbaru tercermin dalam sistem nasional.
Penutup
Sistem desil dalam DTSEN menjadi fondasi baru penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah berupaya memastikan bansos diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Bagi masyarakat, memahami posisi desil dan menjaga keakuratan data adalah kunci agar tidak kehilangan hak atas bantuan sosial.
