Kabar baik untuk para tenaga honorer yang kini beralih status menjadi PPPK paruh waktu.
Pemerintah telah menghapus perlakuan diskriminatif terkait hak jaminan sosial antara pegawai paruh waktu dan pegawai penuh waktu melalui dasar hukum yang jelas dan kuat.
Meskipun gaji bulanan berbeda sesuai jumlah jam kerja, seluruh PPPK paruh waktu kini wajib memperoleh perlindungan kesejahteraan yang setara dengan pegawai tetap, berlaku sepanjang karier.
Perubahan ini menjadi momen penting bagi ribuan pegawai, karena kepastian masa depan kini tidak lagi bergantung pada lama jam kerja, melainkan pada kepemilikan Nomor Induk Pegawai (NIP).
5 Jaminan PPPK Paruh Waktu
Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah menyediakan lima bentuk perlindungan yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi PPPK paruh waktu beserta keluarganya.
Melansir dari RadarBogor, berikut rinciannya:
- Jaminan Kesehatan: Memberikan akses layanan medis secara penuh selama masa aktif bekerja.
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan finansial dan medis jika terjadi kecelakaan saat melaksanakan tugas.
- Jaminan Kematian (JKM): Santunan diberikan kepada ahli waris apabila pegawai meninggal dunia.
- Jaminan Pensiun: Dana tunjangan hari tua yang menjamin kehidupan setelah masa kerja berakhir.
- Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang yang bisa dinikmati ketika memasuki masa pensiun.
Landasan Hukum: UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 Jadi Titik Balik
Sebelumnya, ada keraguan mengenai kesetaraan hak bagi pegawai yang bekerja dengan jam kerja terbatas.
Namun, hadirnya regulasi terbaru ini secara tegas menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan hak jaminan sosial berdasarkan durasi jam kerja.
Selama seorang pegawai resmi tercatat dan memiliki NIP PPPK, lima pilar jaminan tersebut menjadi hak konstitusional yang wajib diberikan oleh seluruh instansi.
Ini merupakan investasi jangka panjang dari pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masa depan pegawai tetap terjamin.
Cara Mengecek Agar Hak Jaminan Sosial Anda Sudah Aktif
Memiliki hak saja tidak cukup; memastikan hak tersebut sudah tercatat secara resmi adalah hal yang sama pentingnya.
Para pegawai PPPK paruh waktu disarankan untuk proaktif menjalankan langkah-langkah teknis berikut:
- Koordinasi dengan bagian kepegawaian: Segera hubungi unit kepegawaian atau SDM di instansi tempat Anda bekerja untuk mengecek status kepesertaan jaminan sosial.
- Cek BPJS Kesehatan: Pastikan nama Anda sudah terdaftar dan iuran dibayarkan oleh instansi pemerintah.
- Verifikasi BPJS Ketenagakerjaan: Pastikan Anda tercatat pada program JKK, JKM, dan JHT agar mendapatkan perlindungan lengkap selama bekerja hingga masa pensiun.
Kehadiran jaminan ini bisa diibaratkan sebagai polis asuransi lengkap dari negara secara gratis, jadi jangan abaikan administrasi Anda.
Kesimpulan
Meski gaji berbeda, PPPK paruh waktu tetap mendapatkan 5 jaminan sosial yang setara dengan PPPK penuh waktu, sesuai UU ASN. Hak ini berlaku sepanjang pegawai memiliki NIP dan tercatat secara resmi.
Sumber Referensi
https://radarbogor.jawapos.com/nasional/2477140501/gaji-boleh-beda-tapi-pppk-paruh-waktu-kantongi-5-jaminan-setara-full-time-cek-hak-konstitusional-anda-menurut-uu-asn
