Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan mulai disalurkan pada Februari 2026.
Pencairan tahap awal ini merupakan alokasi untuk triwulan pertama, yaitu periode Januari hingga Maret 2026, dengan jumlah penerima ditargetkan mencapai sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Melalui penyaluran bansos tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan, sekaligus membantu menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos terus berupaya meminimalkan kesalahan data penerima bantuan dengan menerapkan sistem digital melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Saat melakukan sosialisasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Sabtu, Gus Ipul mengungkapkan bahwa hasil uji coba sistem baru di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
“Dari hasil uji coba, kesalahan data penerima bansos melalui PKH serta BPNT berkurang secara signifikan,” kata Gus Ipul dilansir dari Kompas.com yang mengutip dari Antara, Sabtu (7/2).
Ke depan, Kemensos berencana memperluas penerapan sistem digitalisasi tersebut ke sekitar 40 kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2026.
Rincian Besaran Bantuan PKH dan BPNT
Jumlah bantuan yang diterima masyarakat berbeda-beda, menyesuaikan jenis program serta komponen penerima dalam keluarga. Pada program BPNT, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Dengan demikian, total dana yang dicairkan untuk periode tiga bulan mencapai Rp600.000.
Adapun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan berdasarkan kategori anggota keluarga dan dihitung per tiga bulan, dengan rincian sebagai berikut:
- Ibu hamil, ibu dalam masa nifas, serta anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000.
- Lanjut usia (usia 60 tahun ke atas) dan penyandang disabilitas berat: Rp600.000.
- Anak yang menempuh pendidikan SMA atau sederajat: Rp500.000.
- Anak yang duduk di bangku SMP atau sederajat: Rp375.000.
- Anak tingkat SD atau sederajat: Rp225.000.
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000.
Rincian tersebut menjadi acuan dalam penyaluran bansos sesuai ketentuan yang berlaku.
Cara Cek Status Penerima Lewat Website Kemensos
Masyarakat dapat memastikan status kepesertaan mereka secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial.
- Pengguna cukup mengakses cekbansos.kemensos.go.id,
- Lalu memilih data wilayah (provinsi hingga desa) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Setelah memasukkan nama lengkap dan mengetik kode captcha yang tersedia.
- sistem akan memproses data saat pengguna menekan tombol “Cari Data”.
- Laman tersebut akan menampilkan status penerima, jenis bantuan (PKH atau BPNT), serta informasi periode penyaluran.
Kesimpulan
PKH dan BPNT mulai dicairkan pada Februari 2026 untuk jutaan KPM.
Sumber Referensi
https://www.kompas.tv/info-publik/649447/bansos-pkh-dan-bpnt-mulai-cair-februari-2026-simak-nominal-dan-cara-cek-penerima
