Ketua PGM Indonesia Jawa Barat, Hasbulloh, menyelenggarakan pertemuan penting pada Sabtu (8/3/2026) bersama Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, Dudu Rohman, dan Kabid Madrasah, Usep S beserta jajaran mereka.
Pertemuan pengurus DPW PGM Indonesia Jawa Barat ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama demi terciptanya madrasah yang unggul dan berprestasi, sekaligus menindaklanjuti aspirasi guru madrasah dari aksi dan audiensi nasional pada 11 Februari 2026.
“Peran Perkumpulan Guru Madrasah (PGM Indonesia) adalah menjadi jembatan aspirasi guru madrasah. Kami ingin memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada guru yang mengabdikan diri puluhan tahun di madrasah,” ujar Hasbulloh.
Mendorong Percepatan Sertifikasi Guru
Data terkini per Maret 2026 menunjukkan adanya upaya percepatan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sekaligus pencairan tunjangan bagi guru bersertifikat.
Dari total 117.000 guru madrasah swasta dan negeri di Jawa Barat, sebanyak 42.000 guru telah memiliki sertifikat. Sisanya, 72.000 guru, masih dalam tahap proses.
“Lumayan ada kemajuan, tapi tugas kita belum selesai. Kami mendorong percepatan sertifikasi agar semua guru madrasah mendapat haknya,” jelas Hasbulloh.
Ia menambahkan, PGM terus mendorong Kemenag dan DPR untuk menambah alokasi anggaran PPG agar antrean sertifikasi yang mencapai ratusan ribu guru bisa terselesaikan lebih cepat melalui kebijakan afirmasi.
Aspirasi Mendesak Guru Madrasah Swasta
Dilansir dari Pojoksatu berikut beberapa tuntutan utama yang diajukan PGM Indonesia:
- Pengangkatan PPPK melalui Skema Afirmasi – Sebagai bentuk penghargaan bagi guru RA dan madrasah swasta yang telah mengajar puluhan tahun.
- Regulasi Khusus PPPK Guru RA dan Madrasah Swasta – Agar guru tetap bisa bertugas di madrasah asalnya tanpa harus pindah jauh.
- Instruksi atau Perpres Kesejahteraan Guru – Kebijakan resmi untuk meningkatkan kesejahteraan guru RA dan madrasah swasta.
- Penambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) – Dengan besaran setara dan dibayarkan secara rutin.
- Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Media Pembelajaran Digital – Termasuk TV, smartphone, dan papan tulis digital.
- Pembayaran TPG Rutin bagi Guru Non-ASN – Agar guru swasta bisa lebih fokus mengajar tanpa terbebani urusan administrasi.
“Ini penting agar guru swasta bisa fokus mengajar tanpa khawatir masalah administrasi keuangan,” tegas Hasbulloh.
Respon DPR RI dan Kemenag RI
Pimpinan DPR RI dan Komisi VIII memberikan tanggapan positif terhadap aspirasi PGM Indonesia:
“Pimpinan DPR RI dan Komisi VIII menyambut baik aksi damai dan aspirasi guru madrasah, serta mendorong Panja DPR untuk percepatan penyelesaian masalah kesejahteraan guru RA dan madrasah swasta.”
- “Aspirasi terkait PPPK dan kesejahteraan akan disampaikan langsung kepada Presiden RI.”
- “Tiga kementerian terkait — Keuangan, Agama, dan PAN-RB — akan dipanggil untuk membahas solusi konkret.”
Sementara Kemenag RI berjanji melakukan langkah-langkah nyata:
- “Membuka kuota PPPK sebanyak 630 ribu untuk guru dan tenaga kependidikan RA serta madrasah swasta.”
- “Menjamin pembayaran TPG rutin setiap awal bulan sesuai aturan dan juknis yang berlaku bagi guru ASN.”
- “Menyediakan sarana, prasarana, dan media pembelajaran digital sesuai kebutuhan madrasah.”
“Kami akan terus mengawal agar semua kebijakan pemerintah terealisasi secepatnya, demi kesejahteraan guru madrasah. Perjuangan kami bukan hanya soal sertifikasi atau tunjangan, tapi pengakuan atas dedikasi guru yang mendidik generasi bangsa,” tegas Hasbulloh.
Kesimpulan
PGM Indonesia Jawa Barat terus mengawal aspirasi guru madrasah, memastikan sebagian tuntutan telah ditanggapi DPR dan Kemenag, sementara sebagian lainnya masih menunggu realisasi.
Sumber Referensi
https://www.pojoksatu.id/daerah/1087283304/pgm-indonesia-jabar-kawal-hasil-aksi-guru-madrasah-ini-poin-tuntutan-yang-sudah-direspon-dan-belum-direalisasikan-dpr-dan-kemenag-ri
