Pengertian DPRD, Tugas dan Wewenangnya

Pengertian DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memegang peran sentral sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 363 dan 364 dari Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota dipilih melalui pemilihan umum dan berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.

Fungsi DPRD Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/Kota memiliki beberapa fungsi yang mencirikan peran pentingnya dalam sistem pemerintahan daerah. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi fondasi utama:

1. Fungsi Legislasi: Melibatkan pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati/Walikota.

2. Fungsi Anggaran: Termanifestasi dalam pembahasan dan penetapan APBD bersama Bupati/Walikota.

3. Fungsi Pengawasan: Mencakup pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah dan pelaksanaan APBD.

Wewenang dan Tugas DPRD

Wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota terdiri dari sejumlah aspek yang mendefinisikan perannya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Membentuk Peraturan Daerah
   Bersama bupati/walikota, DPRD menciptakan kerangka hukum di tingkat kabupaten/kota.
2. Menetapkan RAPBD
   Melibatkan pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD
   Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
4. Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian
   Memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

DPRD kabupaten/kota memiliki ketentuan khusus terkait keanggotaannya, termasuk jumlah anggota, proses resmi peresmian, domisili, dan masa jabatan yang berlangsung selama lima tahun. Keanggotaan ini diresmikan melalui keputusan gubernur.

Hak DPRD Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/Kota memiliki hak-hak tertentu untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, antara lain:

1. Hak Interpelasi
   Mencakup permintaan keterangan kepada bupati/walikota terkait kebijakan penting dan strategis pemerintah kabupaten/kota.
2. Hak Angket
   Memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat
   Memberikan ruang bagi DPRD untuk menyampaikan pendapat terkait kebijakan bupati/walikota atau kejadian luar biasa di daerah.

Kewajiban Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Selain hak, anggota DPRD kabupaten/kota juga memiliki kewajiban, termasuk:

1. Meneguhkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

2. Patuh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

3. Berperan aktif dalam menjaga kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Prioritas pada kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.