Pemprov DKI Jakarta Salurkan Bansos Rp 300 Ribu Per Bulan untuk 219 Ribu Warga
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 219.252 warga yang membutuhkan, dengan nilai bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan.
Bansos ini akan disalurkan setiap bulan mulai April 2025, sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa bantuan ini diberikan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), serta alat bantu fisik (ABF).
Pencairan bantuan untuk tiga bulan pertama tahun 2025, yaitu Januari, Februari, dan Maret, dilakukan pada Maret 2025 karena kas daerah baru terisi pada periode tersebut.
“InsyaAllah, mulai bulan April 2025, seluruh dana bantuan akan diserahkan setiap bulan agar penerima bantuan tidak lagi harus berurusan dengan bank keliling,” kata Rano dalam acara penyerahan bantuan sosial di Balai Kota Jakarta pada Selasa (25/3/2025).
Rincian Penerima Bansos DKI Jakarta
Bansos yang diberikan terdiri dari:
-
171.010 penerima KLJ (Kartu Lansia Jakarta)
-
27.352 penerima KAJ (Kartu Anak Jakarta)
-
20.820 penerima KPDJ (Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta)
Total pencairan bansos pada Maret 2025 telah disalurkan kepada 147.304 orang penerima, berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Alat Bantu Fisik juga Disalurkan
Selain bantuan sosial, Pemprov DKI Jakarta juga menyerahkan alat bantu fisik kepada warga yang membutuhkan, dengan total 10 unit kursi roda anak, 10 unit kursi roda dewasa, 10 unit tongkat sensorik, dan 10 unit tongkat kaki.
Harapan Pemerintah
“Semoga bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meringankan beban masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Mudah-mudahan bantuan ini bisa digunakan untuk membeli ketupat dan opor ayam,” tambah Rano.
Dengan bantuan sosial ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat lebih meringankan beban warga kurang mampu dan memperkuat akses mereka terhadap kebutuhan dasar.
