Kementerian Sosial (Kemensos) meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk aktif dapat mendampingi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berjumlah 11 juta peserta BPJS yang memiliki status kepesertaan yang dinonaktifkan beberapa waktu lalu. Pendampingan ini dilakukan agar masyarakat memahami alasan kenpa adanya penonaktifan serta mendapatkan informasi mengenai langkah yang bisa untuk dapat ditempuh selanjutnya.
“Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk membantu ya, ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat,11 juta tersebut,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026)
Langkah pendampingan ini diharapkan agar dapat mencegah adanya terdapat kesalah pahaman di tengah masyarakat luas dengan pemerintah, sekaligus agar dapat menjaga kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Kemensos menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembaruan data secara berkala agar bantuan sosial, termasuk PBI JKN, benar-benar diterima oleh warga yang benar- benar membutuhkan.
Gus Ipul itu menegaskan bahwa dalam penonaktifan massal PBI BPJS beberapa waktu lalu tidak akan mengurangi jumlah penerima bantuan sosial jenis apapun.
Menurut Saifullah, penonaktifan tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran data sekaligus mengalihkan kepesertaan PBI-JK dari kelompok yang mampu di desil 6-10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada kelompok yang tidak mampu yaitu masyrakat di desil 1-5.
“Proses pengalihan ini bukan baru sekarang terjadi, tetapi sudah dimulai sejak bulan Mei tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap,” kata Saifullah dikutip Antara.
Selain itu, Mensos juga mengatakan bahwa masyarakat yang dinonaktifan tetap akan bisa menempuh proses reaktivasi kembali apabila jika nantinya membutuhkan layanan kesehatan.
Kemensos terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perbaikan layanan. Dalam hal program PBI-JK, setiap instansi memiliki tugas dan peran masing-masing.
“Jadi kami (Kemensos) menetapkan, kemudian Kementerian Kesehatan yang meneruskan untuk BPJS kesehatan, karena alokasi anggarannya ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan akan dibayarkan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayarkan ke rumah sakit,” terangnya.
Gus Ipul menambahkan proses konsolidasi data nasional melalui DTSEN merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang ditetapkan dalam Inpres No. 4 Tahun 2025. Dengan pemutakhiran data secara berkala, data akan semakin akurat dan program akan tepat sasaran.
“Nah memang dalam proses konsolidasi data ini, ada beberapa hal yang harus diantisipasi di lapangan, ya kemudian kita cari saluran-salurannya, tetapi kalau semua berpartisipasi, saya yakin data kita makin akurat,” pungkasnya.
Apa Itu Desil DTSEN dan Kenapa Penting
Desil adalah pengelompokkan pembagian masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Umumnya, desil dibagi dari 1 sampai 10, desil 1 menandakan kondisi ekonomi paling rentan, sementara desil yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Perlu kamu pahami bahwa posisi desil ini sangat krusial, karena mayoritas program bantuan sosial menyasar masyarakat di desil 1 hingga desil 4. Kalau desil kamu berada di atas itu, bantuan kemungkinan tidak bisa kamu terima meskipun kamu merasa membutuhkan.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Data Tidak Sesuai
Kalau setelah cek ternyata desil DTSEN kamu dirasa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, kamu tidak perlu panik. Kamu bisa:
- Melapor ke RT/RW atau desa di daerah tempat tinggal mu
- Mengajukan pembaruan data ke dinas sosial
- Menyampaikan ke pendamping bansos
