Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengaktifkan kembali sebagian penerima bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya terindikasi terlibat judi online, dengan syarat tidak mengulangi perbuatan serupa Saifullah mengatakan, dari sekitar 600.000 penerima bansos yang terindikasi judi online, tidak seluruhnya dicabut permanen. Sebagian kembali diaktifkan setelah melalui verifikasi lapangan bersama pemerintah daerah.
“Jadi yang kita yang terlibat judol (judi online) itu kan sekitar 600.000 lebih. 600.000 lebih ya. Dari situ dilakukan satu konsolidasi dengan daerah. Ada sekitar berapa ya, itu ada beberapa ribu lah yang diaktifkan kembali karena mereka benar-benar membutuhkan,” kata Saifullah Yusuf saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (27/1/2026).
Syarat Utama Pengaktifan Kembai: Tidak main judol lagi
Saifullah Yusuf menegaskan, nahwa dalam pengaktifan kembali yang dilakukan dengan catatan ketat yakni penerima bansos tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.
Pengaktifan kembali penerima bansos dilakukan setelah adanya surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan judi online lagi, yang diketahui oleh aparat desa atau kelurahan serta disetujui oleh kepala dinas sosial.
“Jadi itu, itu memang ada yang diaktifkan kembali karena memang mereka benar-benar membutuhkan. Tentu dengan adanya catatan untuk tidak mengulang lagi,” ujarnya.
Saifullah juga menjelaskan bahwa, dalam pengaktifan kembali penerima bansos tersebut dilakukan setelah proses ground check bersama pemerintah daerah. Dari total lebih dari 600.000 penerima yang terindikasi judol, jumlah yang akan kembali diaktifkan hanya berjumlah 477 orang.
“Untuk (program) PKH hanya 477 orang (yang diaktifkan kembali). Jadi ini yang memang dianggap sangat membutuhkan bantuan sosial,” ujar Saifullah.
Gus Ipul menegaskan reaktivasi tersebut dilakukan setelah dilakukan pengecekan lapangan dan penilaian ulang terhadap kondisi sosial ekonomi penerima. Ia menyebut sebagian penerima yang direaktivasi masih memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau rentan miskin.
Mungkin karena mereka enggak paham atau juga dimanfaatkan orang lain. Padahal secara kriteria mereka sangat memenuhi untuk menerima bansos,” tuturnya. Saifullah menambahkan,
Meski demikian, Kemensos memastikan akan memperketat pengawasan terhadap penerima bansos yang direaktivasi. Kemensos juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah penyalahgunaan bantuan, termasuk untuk praktik judi online.
penerima bansos yang kembali diaktifkan juga akan mendapatkan pengawasan dan pendampingan lebih ketat dari pemerintah daerah. “Nah, setelah dilakukan ground check dengan pemerintah daerah, untuk itu diaktifkan kembali untuk menerima bansos tentu dengan pengawasan, dengan pendampingan,” Ujarnya
Apa Itu Bantuan PKH
Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH), PKH sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang sudah berjalan sejak lama. Hingga kini, bansos ini masih menjadi andalan bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Penyaluran bansos ini dilakukan secara bertahap dalam waktu satu tahun anggaran, sehingga penerima tidak akan menerima bantuan sekaligus dalam satu waktu.
Menurut informasi dari Kementerian Sosial, bansos PKH terdirin dari beberapa kelompok, mulai dari ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia. Besaran bantuan yang diterima juga berbeda-beda, tergantung kategori yang terdaftar dalam data penerima. Besaran bantuan bervariasi tergantung kategori anggota keluarga:
- Ibu hamil: Rp 3 juta/tahun (Rp 750.000/tahap)
- Anak usia dini: Rp 3 juta/tahun (Rp 750.000/tahap)
- Siswa SD: Rp 900.000/tahun (Rp 225.000/tahap)
- Siswa SMP: Rp 1,5 juta/tahun (Rp 375.000/tahap)
- Siswa SMA: Rp 2 juta/tahun (Rp 500.000/tahap)
- Disabilitas berat: Rp 2,4 juta (Rp 600.000/tahap)
- Lanjut usia 60+: Rp 2,4 juta/tahun (Rp 600.000/tahap)
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp 10,8 juta/tahun (Rp 2,7 juta/tahap)
