Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah melaksanakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah untuk pekerja pada bulan Juni hingga Juli tahun 2025.
Program ini ditujukan kepada pekerja yang memiliki penghasilan maksimal Rp 3,5 juta setiap bulannya sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya beli pekerja.
Dalam realisasinya, Bantuan Subsidi Upah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp 600.000 kepada pekerja Penerima Upah yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga batas waktu 30 April 2025.
Selain itu, penerima bantuan juga harus memenuhi syarat lain, yaitu belum pernah menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan sebelum penyaluran BSU dilaksanakan.
Pemerintah menegaskan bahwa tidak semua pekerja berhak mendapat bantuan ini. BSU dengan tegas tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Kebijakan ini bertujuan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan terfokus pada pekerja sektor formal non-pemerintah yang dianggap lebih membutuhkan.
Penyaluran BSU pada pertengahan tahun 2025 lalu menerima tanggapan positif dari pekerja karena dianggap meringankan beban ekonomi, terutama di tengah tingginya biaya hidup dan situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Namun, seiring berjalannya waktu, pada awal tahun 2026, muncul kembali pertanyaan dari masyarakat pekerja.
Banyak pekerja saat ini bertanya-tanya apakah program Bantuan Subsidi Upah itu akan dicairkan lagi pada Januari 2026.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan pengumuman resmi tentang penyaluran BSU lanjutan pada tahun ini.
Keputusan mengenai hal tersebut masih tergantung pada evaluasi kebijakan, situasi fiskal negara, dan arah prioritas program perlindungan sosial yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di masa depan.
Meskipun demikian, pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada pekerja, terutama bagi yang berpenghasilan rendah.
Masyarakat juga diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun saluran pemerintah lainnya agar tidak terjebak dalam kabar yang tidak jelas mengenai kelanjutan pencairan BSU pada Januari 2026.
Apakah BSU Akan Dicairkan pada Tahun 2026?
Isu mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah pada Januari 2026 kembali ramai dibicarakan publik.
Namun, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait penyaluran BSU di tahun 2026.
Kepala Biro Humas Kemenaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menjelaskan bahwa program BSU terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2025.
Pada penyaluran tersebut, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 16.048.472 pekerja yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
Faried menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada keputusan, rencana, atau pembahasan resmi mengenai kelanjutan program BSU pada tahun 2026.
“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apapun terkait BSU tahun 2026,” ujar Faried dalam keterangan resmi yang diterima oleh Kompas.com, Rabu (7/1/2026).
Ia menambahkan, jika nantinya pemerintah memutuskan kebijakan baru terkait BSU, informasi tersebut akan disampaikan kepada publik secara terbuka dan jelas.
“Apabila ke depan ada kebijakan baru, Kemenaker akan menyampaikannya dengan terbuka melalui saluran resmi,” tambahnya.
Di tengah ketidakpastian ini, Faried juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar, terutama yang berasal dari media sosial, pesan berantai, atau situs yang tidak resmi.
Pasalnya, akhir-akhir ini banyak beredar unggahan dan berita yang mengklaim adanya program BSU untuk tahun 2026, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Menurut Faried, banyak informasi yang menyesatkan disertai link pendaftaran yang mencurigakan dan berisiko menjebak masyarakat dalam penipuan.
“Kami menyerukan kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh hoaks dan disinformasi mengenai BSU, terutama yang mengarahkan pendaftaran lewat link yang tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran dari pihak sendiri,” ungkap Faried.
Ia menekankan bahwa semua informasi resmi yang berkaitan dengan BSU hanya akan disampaikan melalui saluran resmi Kemenaker, termasuk situs web dan media sosial yang telah terverifikasi.
“Informasi resmi mengenai BSU hanya dapat ditemukan di situs bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Sumber : tribunnews.com
