Pencairan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menjadi perhatian utama warga, terutama bagi penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Memasuki Januari 2026, banyak penerima manfaat yang mulai mempertanyakan kapan dana bantuan akan masuk ke rekening masing-masing.
Ketiga program tersebut merupakan bagian dari Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Jakarta yang menyasar kelompok rentan seperti lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas. Dengan nominal bantuan Rp300.000 per bulan, bansos ini menjadi penopang penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tekanan biaya hidup perkotaan.
KLJ, KAJ, dan KPDJ Januari 2026 Kapan Cair?
Pertanyaan soal jadwal bansos Pemprov DKI Januari 2026 memang wajar muncul, terutama ketika bantuan belum juga cair hingga akhir bulan. Hingga akhir Januari 2026, belum ada pengumuman tanggal pasti pencairan dari Dinas Sosial DKI Jakarta.
Mengutip dari laman dukuhdungus.id, jika melihat pola penyaluran sebelumnya, KLJ, KAJ, dan KPDJ hampir selalu dicairkan bersamaan karena berada dalam satu skema PKD Jakarta. Pada awal 2025, misalnya, pencairan tahap pertama baru dilakukan pada akhir Maret dan langsung dirapel untuk tiga bulan sekaligus.
Setelah evaluasi kebijakan, Pemprov DKI Jakarta kemudian menerapkan pola pencairan bulanan mulai April 2025 hingga sekarang. Skema ini dinilai lebih membantu penerima manfaat karena dana tidak perlu menunggu lama.
Mengacu pada pola tersebut, pencairan KLJ, KAJ, dan KPDJ Januari 2026 diperkirakan tetap dilakukan secara bulanan, meski waktunya cenderung tidak di awal bulan. Dana biasanya masuk ke rekening penerima secara bertahap menjelang akhir bulan, tergantung kesiapan data dan proses administrasi.
Besaran Bantuan KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026
Besaran bantuan untuk ketiga program PKD Jakarta masih tergolong seragam. Setiap penerima manfaat mendapatkan dana sebesar Rp300.000 per bulan.
Pada awal 2025, bantuan sempat diberikan secara rapel tiga bulan dengan total Rp900.000. Namun, sejak sistem bulanan diberlakukan, dana langsung ditransfer setiap bulan ke rekening penerima tanpa harus menunggu tahap berikutnya.
Bantuan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pangan, biaya kesehatan dan keperluan harian lain yang menunjang kualitas hidup penerima.
Cara Cek Status Penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ
Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos Pemprov DKI, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem resmi pemerintah daerah.
Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs resmi https://siladu.jakarta.go.id melalui handhpne atau komputer.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP.
- Klik tombol “Cek”.
- Tunggu beberapa saat hingga sistem menampilkan hasil pencarian.
Jika terdaftar, akan muncul data penerima beserta jenis bantuan yang diterima, apakah KLJ, KAJ, atau KPDJ. Jika tidak muncul, artinya belum terdaftar atau belum memenuhi syarat pada periode berjalan.
Sebagai alternatif, warga juga bisa datang ke kantor kelurahan untuk menemui Pendamping Sosial (Pendamsos) guna mendapatkan informasi dan bantuan verifikasi data.
Cara Cek Saldo KLJ, KAJ, dan KPDJ
Setelah memastikan terdaftar sebagai penerima, langkah berikutnya adalah mengecek saldo bantuan. Seperti yang terpublikasi di akun Instagram resmi @jakone.mobile, pengecekan saldo dapat dilakukan melalui dua cara:
1. ATM Bank DKI
Datangi ATM Bank DKI terdekat, masukkan kartu dan PIN, lalu pilih menu cek saldo.
2. Aplikasi JakOne Mobile
Unduh aplikasi JakOne Mobile, login menggunakan akun terdaftar, lalu pilih menu cek saldo untuk melihat dana bantuan yang masuk.
Bagaimana Cara Mendapatkan Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ?
Penetapan penerima bansos PKD Jakarta dilakukan melalui proses seleksi dan validasi ketat oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Secara umum, syaratnya meliputi:
- Terdaftar dalam DTSEN,
- Memenuhi kriteria penerima (lansia, anak usia dini, atau disabilitas),
- Tidak memiliki aset bernilai tinggi,
- Lolos verifikasi lapangan oleh pendamping sosial,
- Ditetapkan melalui keputusan resmi Pemprov DKI Jakarta.
Warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar dapat mengajukan usulan melalui kelurahan setempat untuk proses pembaruan data.
