Memasuki pertengahan Februari sekaligus mendekati bulan suci Ramadhan 2026, kabar terbaru mengenai bantuan sosial (bansos) membawa angin segar bagi masyarakat.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemegang Kartu KKS kini sudah bisa mengecek saldo Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp600.000 yang mulai ditransfer ke rekening masing-masing.
Nominal Rp600 ribu tersebut merupakan akumulasi bantuan untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2026 yang dicairkan sekaligus.
Sejumlah bank penyalur seperti Bank Negara Indonesia (BNI) telah memulai proses pencairan secara bertahap dan tertib.
Oleh karena itu, para KPM disarankan rutin memeriksa kartu KKS melalui ATM atau layanan bank terkait, mengingat transfer dilakukan secara bergiliran. Selain mengecek saldo rekening, KPM juga dapat memantau status bantuan melalui aplikasi SIKS-NG. Apabila muncul keterangan “SI” (Standing Instruction), artinya perintah pembayaran dari pemerintah sudah diterbitkan ke pihak perbankan.
Namun demikian, jika dana belum terlihat di rekening, penerima diminta menunggu karena proses distribusi antarbank membutuhkan waktu sesuai antrean sistem. Apabila dana telah masuk, KPM diimbau segera mencairkan seluruh bantuan tanpa menyisakan saldo di kartu KKS. Hal ini karena batas waktu pencairan hanya 30 hari sejak dana diterima, agar bantuan tidak dikembalikan ke kas negara.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memastikan bahwa jika uji coba sistem digital ini berjalan optimal, maka penerapannya akan diperluas secara nasional.
“Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia,” jelas ucap Saifullah Yusuf Yang dilansir dari RadarKediri.
Wilayah Yang Sudah Melaksanakan Transfer Bertahap
Berdasarkan data BNBA SP2D, pencairan dilakukan melalui berbagai bank penyalur di sejumlah daerah.
Bank BSI
Wilayah Provinsi Aceh meliputi Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, serta Bener Meriah.
Struk pencairan Rp600.000 di wilayah Aceh dan sekitarnya dilaporkan telah masuk merata, termasuk di Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.
Provinsi Sumatera Utara
Penyaluran melalui BNI, BRI, BSI, dan Mandiri berlangsung di Kota Binjai, Deli Serdang, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Sibolga, Medan, Simalungun, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Langkat, Labuhan Batu Utara, Karo, Humbang Hasundutan, Dairi, Batu Bara, Asahan, Toba, serta Tapanuli Selatan.
Sumatera Barat Dan Sekitarnya
Melalui Bank Mandiri, BNI, dan BSI, pencairan berlangsung di Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Dharmasraya, Solok, hingga wilayah Riau seperti Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi, Bengkalis, Dumai, dan Tanjung Pinang.
Di Kepulauan Riau, penyaluran tercatat di Karimun, Batam, Lingga, Bintan, Natuna, dan Kepulauan Meranti.
BNI juga dilaporkan telah menyalurkan bantuan tahap 1 tahun 2026 di Probolinggo dan Jakarta Pusat. Bahkan di Sidoarjo terdapat pencairan gabungan PKH hingga Rp1,5 juta untuk komponen balita.
Sementara itu, Bank BRI mencatat penarikan Rp1,2 juta untuk komponen PKH lansia serta BPNT di wilayah Selindung dan sebagian Jawa Tengah.
3,9 Juta Warga Tak Lagi Terdaftar Sebagai Penerima Bansos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa sekitar 3,9 juta orang tidak lagi tercatat sebagai penerima bansos pada 2025. Ke depan, mereka akan diarahkan ke program pemberdayaan agar lebih mandiri. Gus Ipul menjelaskan bahwa berkurangnya jumlah penerima disebabkan oleh penyesuaian desil, proses graduasi, dan pembaruan data sosial ekonomi.
“Tahun lalu (3,9 juta keluar bansos). Ya nanti di pemberdayaan (supaya mandiri),” kata Gus Ipul.
Ia mencontohkan, KPM bisa memperoleh bantuan modal Rp5 juta untuk usaha produktif, seperti membeli 25 ekor ayam petelur. Dari hasil penjualan telur, penerima berpotensi mendapatkan pendapatan lebih dari Rp200.000 per bulan.
Menurutnya, apabila penghasilan sudah melampaui nilai bantuan sosial yang sebelumnya diterima, maka keluarga tersebut dapat dikategorikan mandiri.
Pemeriksaan 12 Juta KPM
Setelah terbit Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik melakukan verifikasi terhadap lebih dari 12 juta KPM. Pemeriksaan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah penerima untuk berdialog serta mengevaluasi kondisi sosial ekonomi mereka.
Dari total 35 juta data penerima yang tercatat, sekitar 12 juta keluarga telah melalui proses pengecekan lapangan. Hasilnya menunjukkan sebagian KPM mengalami peningkatan kesejahteraan sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos.
Kesimpulan
Semoga proses pencairan berjalan lancar di seluruh wilayaj dan bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
Sumber Referensi
https://radarkediri.jawapos.com/nasional/787194567/bansos-hari-ini-pkh-februari-2026-cair-bpnt-rp600-ribu-statusnya-si-ini-wilayah-pencairannya?page=3
