PPPK paruh waktu mulai diterapkan pemerintah sebagai solusi bagi tenaga non-ASN agar memperoleh kepastian status, gaji, dan perlindungan hukum.
Di Sumatera Barat, skema ini resmi berjalan pada 2025 dengan pengaturan jam kerja lebih singkat, namun tetap menjamin hak dasar pegawai, termasuk penghasilan dan tunjangan sesuai regulasi.
Apa Itu PPPK Paruh Waktu dan Tujuannya
Skema PPPK paruh waktu hadir untuk menjawab persoalan tenaga honorer yang selama ini bekerja tanpa kepastian kontrak.
Pemerintah merancang pola kerja ini agar lebih fleksibel dan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah, tanpa mengabaikan kualitas layanan publik.
Secara umum, PPPK paruh waktu bekerja sekitar empat jam per hari. Meski durasi kerja lebih singkat dibanding pegawai penuh waktu, peran mereka tetap penting dalam menjaga kelancaran pelayanan birokrasi dan kebutuhan operasional instansi.
Alokasi PPPK Paruh Waktu Provinsi Sumatera Barat
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan alokasi PPPK paruh waktu tahun 2025 berdasarkan tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penetapan ini mencakup daftar peserta yang berhak diproses hingga memperoleh Nomor Induk PPPK.
Peserta yang lolos seleksi wajib menyelesaikan pemberkasan melalui portal SSCASN sesuai jadwal. Ketelitian menjadi kunci, karena hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat melanjutkan ke tahap pengangkatan resmi.
Dokumen yang Wajib Disiapkan
Beberapa berkas yang harus kamu unggah antara lain:
- Ijazah dan transkrip nilai
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- Surat keterangan sehat
- Daftar Riwayat Hidup (DRH) bermaterai
Jika salah satu dokumen tidak lengkap, proses penetapan NI PPPK tidak bisa dilanjutkan.
Info Gaji PPPK Paruh Waktu Sumatera Barat
Gaji PPPK paruh waktu di Sumatera Barat ditetapkan dengan prinsip tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Untuk 2025, nominal minimal yang menjadi acuan adalah Rp2.994.193 per bulan.
Namun, besaran gaji ini bisa berbeda antar daerah. Jika Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari UMP, maka gaji PPPK paruh waktu dapat menyesuaikan nilai UMK setempat.
Artinya, penghasilan yang kamu terima sangat bergantung pada kebijakan daerah dan kemampuan anggaran instansi.
Perlu dipahami, angka tersebut merupakan batas minimal. Pemerintah daerah masih memiliki kewenangan untuk menetapkan gaji yang lebih tinggi sesuai kebutuhan dan kondisi fiskal.
Info Tunjangan PPPK Paruh Waktu
Selain gaji pokok, PPPK paruh waktu juga berhak menerima tunjangan tertentu. Pemberian tunjangan disesuaikan dengan jabatan, kinerja, serta masa kerja, meskipun jam kerja lebih singkat.
Beberapa tunjangan yang biasanya melekat pada PPPK paruh waktu meliputi:
- Tunjangan kinerja (tukin) berdasarkan evaluasi kinerja dan kebijakan instansi
- Tunjangan transportasi atau kehadiran jika diatur dalam kontrak kerja
- Tunjangan sesuai jabatan, seperti tunjangan fungsional bagi guru, tenaga kesehatan, atau tenaga teknis
Besaran tunjangan umumnya dihitung secara proporsional. Selain itu, instansi daerah dapat menambahkan tunjangan lain sesuai kebijakan lokal dan ketersediaan anggaran.
Dampak dan Manfaat Skema Paruh Waktu
Penerapan PPPK paruh waktu memberi dampak positif bagi tenaga non-ASN dan pemerintah daerah. Bagi pegawai, status kerja menjadi lebih jelas dan terlindungi.
Bagi pemerintah, skema ini membantu pengelolaan anggaran sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.
Kesimpulan
PPPK paruh waktu di Sumatera Barat menjadi solusi tengah antara kebutuhan tenaga kerja dan keterbatasan anggaran.
Dengan gaji minimal setara UMP, peluang penyesuaian UMK, serta tunjangan yang tetap diberikan, skema ini menawarkan kepastian dan fleksibilitas.
Jika kamu termasuk peserta yang lolos alokasi, pastikan seluruh persyaratan dipenuhi agar proses pengangkatan berjalan lancar.
sumber: https://tirto.id/info-gaji-pppk-paruh-waktu-sumatera-barat-dan-tunjangannya-hiBF
