BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan menghadirkan perlindungan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini menjadi pilar utama dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional.
Meski memberikan cakupan luas, manfaat yang disediakan tetap memiliki batasan tertentu. Tidak semua jenis penyakit, tindakan medis, maupun layanan kesehatan dapat dibiayai dalam skema yang berlaku.
Ketentuan mengenai pengecualian tersebut diatur dalam regulasi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, terdapat sejumlah kategori penyakit dan pelayanan kesehatan yang secara tegas tidak termasuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan.
21 Daftar Kategori Penyakit Tidak Dibiayai BPJS Kesehatan
Dilansir dari cnbcindonesia, berikut daftar 21 kategori penyakit yang tidak dijamin:
- Penyakit yang termasuk wabah atau kejadian luar biasa (KLB).
- Layanan yang bersifat kosmetik atau estetika, seperti operasi plastik untuk tujuan kecantikan.
- Perawatan ortodonti guna merapikan gigi, termasuk pemasangan behel.
- Cedera atau gangguan kesehatan akibat tindak pidana, seperti penganiayaan maupun kekerasan seksual.
- Penyakit atau luka akibat tindakan menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri.
- Gangguan kesehatan yang dipicu konsumsi alkohol berlebihan atau penyalahgunaan obat terlarang.
- Program pengobatan infertilitas atau kemandulan.
- Cedera akibat peristiwa yang dapat dicegah, seperti perkelahian atau tawuran.
- Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
- Tindakan medis atau terapi yang masih dalam tahap percobaan/eksperimen.
- Pengobatan alternatif, komplementer, dan tradisional yang belum terbukti efektif melalui penilaian teknologi kesehatan.
- Penyediaan alat kontrasepsi.
- Perbekalan kesehatan untuk kebutuhan rumah tangga.
- Layanan kesehatan yang tidak sesuai prosedur atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rujukan atas permintaan sendiri yang tidak sesuai aturan.
- Pelayanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi darurat.
- Penanganan cedera atau penyakit akibat kecelakaan kerja yang telah dijamin program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
- Pelayanan akibat kecelakaan lalu lintas yang sudah ditanggung program jaminan kecelakaan lalu lintas wajib sesuai batas manfaatnya.
- Layanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
- Pelayanan kesehatan dalam rangka kegiatan bakti sosial.
- Layanan yang pembiayaannya telah dijamin oleh program lain.
- Pelayanan kesehatan yang tidak memiliki kaitan dengan manfaat jaminan kesehatan dalam program JKN.
Dengan memahami daftar pengecualian ini, peserta dapat lebih bijak dalam memanfaatkan layanan dan mengetahui batas tanggungan yang berlaku dalam program BPJS Kesehatan.
Kesimpulan
Semoga informasi ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas dan bermanfaat bagi semua peserta BPJS Kesehatan.
Sumber Referensi
- https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20260216123007-33-711402/daftar-21-penyakit-tak-ditanggung-bpjs-kesehatan-per-februari-2026
