Persoalan gaji PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kembali menarik perhatian publik.
Keluhan terkait besaran gaji yang dianggap kurang memadai kini mendapat perhatian serius dari DPRD setempat.
Dewan berencana memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk meminta klarifikasi sekaligus mencari solusi atas masalah ini.
Isu ini mencuat karena banyak PPPK paruh waktu di Sampang ditempatkan pada sektor-sektor strategis, terutama pendidikan dan kesehatan.
Meskipun sudah dilantik dan aktif menjalankan pelayanan publik, gaji yang diterima dianggap belum sepadan dengan beban kerja yang mereka tanggung.
DPRD Sampang Soroti Masalah Gaji PPPK Paruh Waktu
DPRD Sampang melalui Komisi IV menekankan bahwa persoalan gaji PPPK paruh waktu tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut.
Selain terkait kesejahteraan pegawai, masalah ini juga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.
Dewan ingin memastikan bahwa mekanisme pembayaran gaji PPPK paruh waktu berjalan sesuai ketentuan, serta tidak merugikan pegawai yang telah melaksanakan tugasnya.
Oleh karena itu, pemanggilan dinas terkait dianggap sebagai langkah awal yang penting untuk menindaklanjuti masalah ini.
Disdik dan Dinkes Akan Dipanggil DPRD Sampang
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Pemanggilan ini bertujuan untuk membahas secara khusus persoalan gaji PPPK.
DPRD ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dasar penetapan gaji, mekanisme pencairan, hingga kendala yang dihadapi di lapangan.
Dilansir dari Pojoksatu.com yang mengutip dari RRI pada 6 Februari 2026, Mahfud menyampaikan:
“Kami akan memanggil Disdik dan Dinkes untuk membahas besaran serta mekanisme gaji PPPK Paruh Waktu,”
“Tentunya agar bisa jelas statusnya dan tidak menjadi beban bagi tenaga yang sudah bekerja,”
Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang dialog antara DPRD dan instansi teknis, sehingga solusi yang dicapai tidak bersifat sementara saja.
Keluhan PPPK Paruh Waktu
Sebelumnya, sejumlah PPPK paruh waktu di Sampang menyampaikan keluhan karena gaji yang diterima dianggap belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Keluhan ini muncul setelah para pegawai mulai menerima pembayaran gaji dengan nominal yang dinilai jauh dari layak.
Sebagian PPPK paruh waktu mengharapkan adanya kejelasan kebijakan, baik mengenai besaran gaji maupun kepastian pembayaran setiap bulan.
Mereka juga berharap DPRD bisa memperjuangkan aspirasi tersebut agar mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Mekanisme Gaji Jadi Sorotan
Selain besaran gaji, DPRD Sampang juga menekankan pentingnya mekanisme pembayaran PPPK paruh waktu. Dewan ingin memastikan tidak ada hambatan administrasi yang dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidakpastian pencairan gaji.
Menurut DPRD, kejelasan mekanisme ini sangat penting agar PPPK paruh waktu bisa bekerja dengan tenang dan fokus menjalankan tugasnya.
Apalagi, sektor pendidikan dan kesehatan sangat bergantung pada kontribusi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dorongan untuk Evaluasi Kebijakan Daerah
Kasus di Sampang menambah daftar daerah lain yang menghadapi masalah serupa terkait PPPK paruh waktu.
DPRD mendorong pemerintah daerah agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penggajian, termasuk menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan hidup para pegawai.
Dewan juga menilai penting adanya komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mengingat kebijakan PPPK paruh waktu merupakan bagian dari agenda nasional dalam penataan tenaga non-ASN.
Menanti Hasil Pemanggilan DPRD
Rencana pemanggilan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) oleh DPRD Sampang kini ditunggu-tunggu oleh para PPPK paruh waktu.
Banyak pihak berharap langkah ini dapat memberikan kejelasan dan perbaikan nyata, bukan sekadar rapat formal tanpa tindak lanjut.
Kasus gaji PPPK paruh waktu di Sampang menjadi pengingat bahwa penataan ASN tidak hanya terkait status dan pengangkatan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan keadilan bagi pegawai yang setiap hari menjalankan pelayanan publik.
Kesimpulan
DPRD Sampang akan memanggil Disdik dan Dinkes untuk menindaklanjuti keluhan gaji PPPK Paruh Waktu dan memastikan pembayaran berjalan sesuai ketentuan.
Sumber Referensi
https://www.pojoksatu.id/edugov/1087165141/soal-keluhan-gaji-pppk-paruh-waktu-dprd-sampang-akan-panggil-disdik-dan-dinkes
