Cek Daftarnya! Program Bansos yang Berpotensi Cair di 2026
Cek Daftarnya! Program Bansos yang Berpotensi Cair di 2026. Program bantuan sosial (bansos) diperkirakan akan terus menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial pemerintah hingga tahun 2026. Pemerintah sedang mempersiapkan penyaluran bansos dengan kriteria yang lebih ketat dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini digunakan untuk mengkategorikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Penyaluran bansos di tahun 2026 diprediksi akan memprioritaskan rumah tangga yang berada di kelompok desil terendah, terutama desil 1 hingga desil 5. Penggunaan DTSEN bertujuan untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada pihak yang tepat dan menjangkau mereka yang sangat memerlukan. Dengan satu basis data yang terintegrasi, pemerintah bisa mengurangi duplikasi penerima dan meningkatkan ketepatan penyaluran.
Fokus Sasaran Bansos Berbasis DTSEN Pemerintah menargetkan bantuan sosial kepada rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikelompokkan menurut desil ekonomi, dari yang sangat miskin hingga yang sangat sejahtera. Untuk tahun 2026, prioritas bantuan ditujukan kepada kelompok desil 1 hingga desil 5. Kebijakan ini menjadi dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan pokok yang selama ini ada.
Daftar Bansos yang Diproyeksikan Cair pada 2026
Berikut adalah beberapa bantuan sosial yang diyakini akan kembali dicairkan di tahun 2026:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Berdasarkan pola penyaluran yang pernah ada, Program Keluarga Harapan (PKH) diperkirakan tetap menjadi bantuan utama. PKH menargetkan kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan dan pendidikan dengan jumlah bantuan yang berbeda sesuai dengan kategori penerima. Untuk kategori kesehatan, ibu hamil dan anak usia dini masing-masing akan mendapatkan alokasi Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap.
Kelompok lanjut usia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat akan menerima bantuan sebesar Rp2,4 juta per tahun.
Di samping itu, ada komponen khusus untuk korban pelanggaran HAM berat yang mendapatkan alokasi hingga Rp10,8 juta per tahun. Dalam sektor pendidikan, bantuan PKH disalurkan berdasarkan jenjang pendidikan. Siswa sekolah dasar menerima Rp900.000 per tahun, siswa sekolah menengah pertama mendapatkan Rp1,5 juta per tahun, sedangkan siswa sekolah menengah atas akan mendapatkan hingga Rp2 juta per tahun.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Selain PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diprediksi akan terus berlanjut sebagai bantuan rutin. Program ini memberikan saldo elektronik sebesar Rp200. 000 per tahap yang disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Meskipun waktu pencairan mungkin berbeda di setiap daerah dan seringkali dilakukan secara bersamaan, dana BPNT tetap dapat dicairkan secara tunai oleh KPM melalui jaringan ATM sesuai dengan rekening masing-masing.
3. Program Indonesia Pintar (PIP) Di bidang pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) diperkirakan masih akan menjadi alat bantu untuk menurunkan angka putus sekolah. Jumlah bantuan PIP disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Peserta didik jenjang SMA/SMALB/Paket C menerima bantuan maksimal Rp1,8 juta per tahun. Bagi siswa SMP/SMPLB/Paket B, bantuan maksimum mencapai Rp750.000 per tahun. Sedangkan siswa SD/SDLB/Paket A mendapatkan bantuan hingga Rp450.000 per tahun.
Belum Ada Kepastian Bansos Tambahan 2026
Hingga kini, belum ada informasi resmi tentang penambahan jenis bantuan baru atau kelanjutan dari bantuan tambahan seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk anggaran tahun 2026. Pemerintah masih berfokus pada penyaluran program bantuan sosial utama yang telah berjalan hingga saat ini.
Cara Cek Status Penerima Bansos dengan KTP
Masyarakat bisa mengecek status keanggotaan bansos secara mandiri melalui saluran resmi milik Kementerian Sosial. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai acuan utama. Berikut adalah langkah-langkah pengecekan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id:
Masuk ke situs cekbansos.kemensos.go.id. Isi data daerah sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Ketikkan nama lengkap sesuai e-KTP tanpa singkatan. Masukkan kode captcha yang disediakan. Klik tombol Cari Data untuk mencocokkan informasi dengan basis data Kemensos.
Tanda Apabila Terdaftar sebagai Penerima Bansos
Jika data KTP terdaftar sebagai penerima manfaat, sistem akan menampilkan tabel informasi profil penerima. Beberapa ciri utama KPM yang terdaftar mencakup munculnya nama lengkap, usia, dan alamat sesuai data KTP. Pada kolom jenis bantuan, seperti PKH, BPNT, atau PBI-JK, akan tercantum status “YA”.
Di samping itu, akan ada keterangan peran dalam keluarga serta kolom periode penyaluran yang menunjukkan waktu pencairan terakhir atau status “Proses Bank Himbara/PT Pos”. Apabila hasil pencarian menunjukkan keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”, itu berarti data KTP belum terdaftar sebagai penerima bansos pada kategori yang dicari.
Sumber : kompas.com
