Bukan Sekadar Bertahan: Bisnis Sosial sebagai Strategi Kedaulatan di Dunia yang Terpecah
Dunia sedang berubah. Tapi bukan ke arah yang lebih terbuka dan inklusif, melainkan makin eksklusif dan penuh kepentingan dalam negeri masing-masing.
Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ditambah ketegangan geopolitik global, telah memicu gelombang baru proteksionisme, pembatasan ekspor, dan lonjakan tarif.
Situasi ini menempatkan banyak negara, termasuk Indonesia, dalam posisi sulit—terutama bagi sektor usaha kecil seperti UMKM dan koperasi.
Dalam kondisi seperti inilah bisnis sosial-yang dijalankan oleh koperasi dan UMKM berbasis komunitas-memiliki makna yang sangat strategis.
Bukan hanya karena mereka menyerap jumlah yang besar dari tenaga kerja nasional, tetapi karena mereka adalah akar dari ketahanan ekonomi bangsa.
Maka, jika kita ingin Indonesia tetap sejahtera di tengah dunia yang tak lagi ramah terhadap negara berkembang, kita harus memastikan bahwa sektor ini bertransformasi digital secara merata dan mendalam.
Bisnis Sosial: Pilar Kemakmuran Bangsa
Bisnis sosial adalah model ekonomi yang menempatkan manusia dan kemanfaatan sosial sebagai tujuan utama, bukan semata laba.
UMKM yang melibatkan keluarga dan komunitas, koperasi petani, koperasi nelayan, hingga koperasi pesantren—semuanya adalah wajah dari bisnis sosial Indonesia.
Mereka adalah kekuatan ekonomi rakyat. Mereka tumbuh dari bawah. Mereka berputar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Namun mereka menghadapi tantangan berat: digitalisasi yang lambat, rendahnya literasi digital, serta dominasi platform asing yang membuat mereka seperti tamu di negeri sendiri.
Dalam situasi perang dagang dan fragmentasi pasar dunia, kondisi ini sangat berbahaya.
Ketika tarif naik dan ekspor turun, maka pasar domestik harus dikuatkan. Siapa yang bisa menggerakkan pasar domestik? UMKM. Ketika rantai pasok global terganggu, maka substitusi impor harus dilakukan.
Siapa yang bisa mengisi celah itu? Koperasi produsen. Ketika pengangguran mengancam akibat tekanan ekonomi global, siapa yang bisa menciptakan lapangan kerja informal yang cepat dan murah? Bisnis sosial berbasis digital.
Data Kritis: Siapa yang Siap Digital?
Hingga awal 2024, data dari Kemenkop UKM menunjukkan bahwa dari sekitar 65 juta UMKM, baru 25,5 juta (39,7%) yang telah masuk dalam ekosistem digital.
Mayoritas UMKM digital masih berasal dari sektor perdagangan online, sedangkan sektor pertanian, perikanan, dan koperasi sosial masih sangat tertinggal.
Koperasi—sebagai model bisnis sosial unggulan—justru belum memiliki basis data digital yang kuat.
Itulah mengapa kehadiran Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023 menjadi sangat krusial. Kita tidak bisa membenahi apa yang tidak bisa kita ukur.
Namun dari yang sudah digital, dampaknya sangat nyata: peningkatan omzet, efisiensi biaya, perluasan pasar, dan daya tahan terhadap krisis meningkat secara signifikan.
Artinya, transformasi digital adalah faktor pembeda utama antara mereka yang tumbuh dan mereka yang stagnan.
Dunia yang Tidak Lagi Netral
Kita tidak bisa lagi mengandalkan mekanisme pasar bebas seperti dulu. Dunia sedang membangun benteng ekonominya masing-masing.
Uni Eropa mendorong carbon border tax, AS memperkuat Buy American Act, dan Tiongkok menyuntik miliaran yuan untuk mengamankan rantai pasoknya sendiri.
Sementara itu, Indonesia masih memiliki puluhan juta pelaku usaha yang berjualan di platform milik asing, memakai sistem pembayaran asing, dan bergantung pada logistik internasional.
Jika kita tidak segera membangun kedaulatan ekonomi digital berbasis rakyat, maka krisis global berikutnya bisa meluluhlantakkan fondasi ekonomi nasional.
Rekomendasi untuk Pemerintah dan Bangsa
Transformasi digital bagi UMKM dan koperasi bukan soal teknis. Ini adalah soal geopolitik, kemandirian, dan masa depan bangsa. Pemerintah dan pemangku kebijakan harus:
- Menempatkan bisnis sosial sebagai aktor strategis ekonomi nasional, bukan sekadar sektor pendukung.
- Membentuk ekosistem digital koperasi nasional yang aman, mandiri, dan tidak bergantung pada platform asing.
- Menyediakan insentif fiskal untuk digitalisasi koperasi dan UMKM berbasis komunitas.
- Mendorong riset dan inovasi teknologi yang cocok untuk koperasi mikro dan bisnis sosial desa.
- Menjadikan literasi digital sebagai bagian dari program nasional pemberdayaan masyarakat.
Riset Masa Depan: Digitalisasi yang Adil
Ke depan, riset tentang UMKM dan koperasi harus menjawab dua hal penting:
- Bagaimana membuat transformasi digital yang adil dan merata?
- Bagaimana bisnis sosial bisa menjadi jawaban atas ketidakadilan global?
Riset harus turun ke komunitas, mengangkat suara rakyat, dan menawarkan solusi konkret. Bukan hanya mengamati, tapi ikut membentuk masa depan.
Penutup: Meneguhkan Ekonomi Gotong Royong
Di tengah dunia yang makin eksklusif dan tidak menentu, kita tidak bisa lagi hanya menjadi penonton.
Indonesia harus meneguhkan kembali ekonomi gotong royong dalam wajah baru: digital, tangguh, dan berbasis komunitas.
Bisnis sosial adalah jalan panjang menuju kemakmuran sejati. Dan transformasi digital adalah kendaraan utama untuk mencapainya.
