Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan resmi terkait pengangkatan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan efektif mulai Februari 2026.
Langkah ini menanggapi opini publik yang membandingkan kesejahteraan guru dengan petugas operasional SPPG MBG.
“Guru honorer (pegawai non-ASN) yang sudah lama mengabdi masih mendapat gaji yang minim dan belum diangkat menjadi PPPK, sedangkan petugas SPPG bisa langsung diangkat dan mendapat gaji yang lebih tinggi. Klarifikasi berbasis data diperlukan untuk meredam ketimpangan persepsi dan menjaga kepercayaan publik,” jelas pihak BGN dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv, Jumat, (30/1/2026).,”
Rekrutmen PPPK untuk Penguatan SDM ASN
BGN menekankan bahwa pengadaan PPPK SPPG bertujuan memperkuat sumber daya manusia ASN sebagai bagian dari keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan dan tata kelola program, BGN memerlukan penguatan SDM ASN secara akuntabel melalui pengadaan PPPK SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia),” ujarnya.
Proses seleksi dilakukan melalui Computer Assisted Test (CAT) BKN sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN.
BGN juga menegaskan bahwa perbedaan pendapatan PPPK BGN dan guru yang dirasakan publik bersumber dari status kepegawaian dan golongan jabatan, bukan karena keberpihakan pada sektor tertentu.
Gaji dan Tunjangan Guru vs PPPK SPPG
Gaji guru PPPK mengacu pada Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama (golongan PPPK IX). Selain gaji pokok, guru PPPK berhak atas tunjangan profesi sesuai regulasi Kemendikdasmen, ditambah tunjangan lain yang menyesuaikan kebijakan instansi.
Sementara itu, gaji PPPK di BGN mengikuti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 untuk kategori PPPK golongan III–IX.
“Tidak terdapat kebijakan yang memberikan keistimewaan kesejahteraan kepada petugas SPPG dibandingkan guru,” ujarnya.
Formasi PPPK SPPG Tahap 2
Pada rekrutmen PPPK BGN tahap 2, terdapat 32.000 formasi, terdiri atas:
- 31.250 formasi untuk Kepala SPPG yang diisi oleh peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia
- 750 formasi umum, terbagi menjadi 375 akuntan dan 375 tenaga gizi
“Pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000 orang, di mana yang 31.250 itu khusus seluruh Kepala SPPG yang dididik melalui sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Kami juga buka untuk umum 750 yang diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375,” ucap Dadan.
BGN memproyeksikan pengangkatan PPPK SPPG akan mulai berlaku efektif pada 1 Februari 2026.
Kesimpulan
BGN menegaskan pengangkatan PPPK SPPG dilakukan sesuai mekanisme resmi, dan perbedaan gaji dengan guru disebabkan status kepegawaian.
Sumber Referensi
https://www.kompas.tv/nasional/647499/bgn-klarifikasi-terkait-pengangkatan-pppk-sppg-dan-isu-perbandingan-gaji-guru
