Beranda / Informasi / Gaji PPPK Tetap Lancar, Pemkot Denpasar Atur Pemangkasan Anggaran Daerah

Gaji PPPK Tetap Lancar, Pemkot Denpasar Atur Pemangkasan Anggaran Daerah

Maret 26, 2026 • 30 Dilihat • 2 Menit membaca •

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menegaskan bahwa pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap aman, meskipun ada kekhawatiran beberapa daerah menghadapi kendala anggaran akibat pemangkasan dana transfer ke daerah.

Selain itu, hal ini juga terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mewajibkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

Menanggapi situasi tersebut, dilansir dari nusabali Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, pada Kamis (26/3) menyatakan bahwa kondisi keuangan daerah masih stabil. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tiga bulan pertama dinilai telah sesuai target yang ditetapkan.

“Yang jelas kami masih bersyukur. Seperti kemarin, THR bisa kami bayarkan penuh sesuai regulasi. Setelah kami evaluasi tiga bulan pertama, realisasi PAD juga terpenuhi. Sepanjang itu tercapai, kami tetap berkomitmen membiayai PPPK,” ujarnya.

Jaya Negara menambahkan, hingga kini belum ada kendala berarti dalam pembayaran gaji PPPK. Namun pihaknya tetap waspada terhadap kemungkinan risiko, terutama jika terjadi penurunan pada sektor pariwisata, yang merupakan salah satu sumber utama PAD Kota Denpasar.

“Untuk sementara tidak ada kendala, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kami tetap waspada, terutama jika sektor pariwisata mengalami penurunan. Itu tentu akan berpengaruh,” katanya.

Di sisi lain, Pemkot Denpasar juga masih mengharapkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dukungan ini dianggap penting agar target pembangunan yang belum sepenuhnya tercapai bisa dipercepat.

“Kami tentu berharap ada dukungan dana dari pusat. Karena capaian pembangunan kita belum 100 persen. Tapi kalau itu sudah menjadi kebijakan, kami harus menyesuaikan,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Denpasar akan menyesuaikan anggaran dengan menerapkan skala prioritas dan efisiensi belanja. Program yang mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat akan menjadi fokus utama.

“Mana yang harus diefisienkan dan mana yang menjadi prioritas, itu yang kami dahulukan,” pungkas Jaya Negara.