Ada 11.014 nama warga tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada penyaluran triwulan II tahun 2026 (April–Juni).
Penghapusan ini merupakan bagian dari proses pembaruan data yang rutin dilakukan pemerintah agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa perubahan data penerima bansos adalah hal yang normal, mengingat kondisi sosial masyarakat yang terus berubah. Ia menegaskan bahwa pembaruan dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan terbaru di lapangan.
“Datanya setiap tiga bulan sekali berubah, disesuaikan dengan hasil pemutakhiran,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4/2026).
Ia menambahkan, perubahan data dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika kependudukan dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, pembaruan data menjadi langkah penting agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran.
“Kenapa selalu berubah? Karena data itu dinamis. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah tempat, ada yang menikah,” jelasnya.
Selain itu, ada juga penerima yang sudah tidak lagi termasuk dalam kategori miskin atau rentan, sehingga bantuan dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
“Jadi tentu datanya menyesuaikan karena kondisi objektif di lapangan,” katanya.
Walaupun ada nama yang dihapus dari daftar, Gus Ipul memastikan total penerima bantuan tidak berkurang. Pemerintah tetap menjaga kuota dengan menggantikan penerima lama dengan penerima baru yang dinilai lebih berhak.
“Kalau kita hapus, kita masukkan lagi kepada mereka yang lebih berhak. Jadi tidak dihilangkan, alokasinya tetap,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa proses pembaruan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga pusat dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keakuratan data.
“Pemutakhiran itu setiap tiga bulan kita terima, karena penyaluran kita juga triwulanan,” ujarnya.
Penguatan Sistem Data Bansos Nasional
Gus Ipul menjelaskan bahwa pengelolaan data bansos saat ini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan sejumlah instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Data yang digunakan berasal dari sistem data tunggal sosial ekonomi nasional yang terus diperbarui secara berkala.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan, seperti pemberian bantuan kepada pihak yang sudah tidak memenuhi syarat. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi yang cepat dan akurat.
“Kalau kita terlambat melakukan pemutakhiran, ya kita membantu orang yang sudah meninggal atau yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria,” ungkapnya.
Ia juga memastikan bahwa masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan tetap dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme usul sanggah yang telah disediakan.
“Kalau masih merasa memerlukan bantuan, silakan ajukan usul sanggah lewat RT, RW, kelurahan, atau dinas sosial,” katanya.
Imbauan Agar Masyarakat Tidak Resah
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang menyikapi perubahan data tersebut. Seluruh proses dipastikan berjalan secara terbuka dan dapat diawasi bersama.
Melalui pembaruan data yang dilakukan secara berkala, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran. Data yang semakin akurat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Tidak perlu panik, masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengoreksi data,” tambahnya.
Kesimpulan
Semoga informasi ini dapat memberikan gambar yang jelas terkait daftar nama yang dicoret dari penerima PKH BPNT pada April 2026.
Sumber Referensi
- https://www.liputan6.com/news/read/6318829/11014-nama-dicoret-dari-daftar-penerima-pkh-bpnt-pada-april-2026-ini-penjelasan-mensos
Komentar