Isu soal gaji PPPK Paruh Waktu akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.
Terutama di kalangan tenaga honorer yang sudah atau akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Banyak yang merasa cemas penghasilan mereka justru akan menurun setelah berubah status.
Lantas, apakah benar gaji PPPK Paruh Waktu disamakan dengan penghasilan ketika masih berstatus non-ASN?
Berdasarkan keterangan resmi pemerintah dan laporan dari media terpercaya, jawabannya cukup menenangkan.
Pemerintah menegaskan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu tidak boleh lebih rendah dibandingkan gaji terakhir ketika masih berstatus non-ASN.
Aturan Resmi Terkait Gaji PPPK Paruh Waktu
Pengupahan untuk PPPK Paruh Waktu merujuk pada Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025.
Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penghasilan PPPK Paruh Waktu minimal harus disesuaikan dengan:
- Gaji terakhir saat masih berstatus non-ASN, baik sebagai honorer maupun pegawai kontrak.
- Upah minimum di daerah setempat, sesuai UMP atau UMK.
Artinya, jika seorang tenaga honorer sebelumnya menerima gaji yang relatif tinggi, pemerintah daerah tidak diperkenankan menetapkan gaji PPPK Paruh Waktu di bawah jumlah tersebut.
Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk perlindungan, sehingga kesejahteraan pegawai tidak menurun setelah resmi diangkat menjadi PPPK.
Contoh Penerapan di Berbagai Daerah
Dalam praktiknya, besaran gaji PPPK Paruh Waktu bisa bervariasi antar daerah.
Hal ini tergantung pada kebijakan dan kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah.
Misalnya, di Lampung Selatan, gaji guru PPPK Paruh Waktu ditetapkan sekitar Rp800 ribu per bulan.
Angka ini bisa berbeda di daerah lain, ada yang lebih rendah, hanya ratusan ribu rupiah, sementara ada juga yang mencapai jutaan rupiah per bulan, menyesuaikan dengan gaji honorer sebelumnya atau standar upah setempat.
Di banyak kabupaten dan kota, pemerintah daerah memilih mempertahankan besaran gaji yang sama seperti saat tenaga tersebut masih berstatus honorer.
Mekanisme Pencairan Gaji
Dilansir dari PojokSatu Gaji PPPK Paruh Waktu dibayarkan sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) dan ketentuan yang tercantum dalam SK Menpan-RB.
Proses pencairannya dilakukan setelah seluruh administrasi kepegawaian selesai.
Di beberapa daerah, seperti Jombang, laporan RRI menyebutkan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu biasanya dicairkan pada awal bulan, sekitar tanggal 1 atau 2.
Meski begitu, waktu pencairan bisa berbeda-beda tergantung pada kesiapan administrasi dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
Apakah PPPK Paruh Waktu Mendapatkan Tunjangan?
Selain menerima gaji pokok minimal, PPPK Paruh Waktu juga berhak atas tunjangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski jam kerja lebih singkat dibanding PPPK penuh waktu, hak-hak dasar tetap dijamin oleh pemerintah.
Namun, jenis dan besaran tunjangan dapat berbeda-beda tergantung instansi maupun kebijakan masing-masing daerah.
Catatan Penting bagi PPPK Paruh Waktu
Beberapa laporan menunjukkan bahwa di sejumlah daerah, gaji PPPK Paruh Waktu tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah yang belum disesuaikan.
Oleh karena itu, peserta PPPK Paruh Waktu disarankan untuk rutin memantau kebijakan dari instansi dan pemerintah daerah masing-masing.
Perlu diingat, gaji PPPK Paruh Waktu tidak boleh lebih rendah daripada gaji terakhir saat masih berstatus non-ASN.
Jika gaji sebelumnya di bawah UMP atau UMK, maka penghasilan harus disesuaikan dengan standar minimum yang berlaku.
Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa perubahan status menjadi PPPK Paruh Waktu tidak akan merugikan tenaga honorer dari sisi pendapatan.
Kesimpulan
Gaji PPPK Paruh Waktu tidak boleh lebih rendah dari gaji terakhir saat masih berstatus non-ASN dan harus disesuaikan dengan standar upah minimum daerah.
Sumber Referensi
https://www.pojoksatu.id/edugov/1087146872/benarkah-gaji-pppk-paruh-waktu-mengikuti-gaji-non-asn-ini-penjelasan-resminya
