Benahi Data Bansos dengan Fitur Usul dan Sanggah
Benahi Data Bansos dengan Fitur Usul dan Sanggah. Akurasi informasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terus diperbaiki.
Partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan pembaruan DTSEN melalui aplikasi Cek Bansos.
Tidak hanya untuk meningkatkan transparansi, keterlibatan masyarakat juga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.
Informasi ini disampaikan selama Podcast Loken On the Spot yang dipandu oleh Bebeng Mohan dan ditayangkan secara online melalui akun Facebook Humas Pemkab Tegal.
Wibowo, yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda di Dinas Sosial Kabupaten Tegal, menjelaskan bahwa fitur usul dan sanggah di aplikasi android Cek Bansos dari Kementerian Sosial diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang telah lama ada dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya yang berkaitan dengan data penerima.
Dengan adanya fitur ini, data dapat diperbaiki sehingga masalah orang yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak terdata atau exclusion error, serta orang yang tidak berhak tetapi mendapatkan bantuan inclusion error dapat ditangani.
Wibowo menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk melaporkan ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan sosial serta dapat mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan.
Selain melalui aplikasi Cek Bansos secara mandiri, ada dua cara lain untuk mengajukan usul dan sanggah yaitu melalui pemerintahan desa atau dengan datang langsung ke Dinas Sosial.
“Bagi mereka yang tidak memiliki perangkat, pelaporan dapat dilakukan dengan bantuan anggota keluarga atau tetangga yang tinggal di desa yang sama,” kata Wibowo dalam siaran pers yang dilansir tribunjateng.com, Jumat (14/11/2025).
Namun, tidak semua warga yang termasuk dalam kategori tidak mampu dengan peringkat kesejahteraan sosial desil 1-5 di DTSEN bisa mendapatkan bantuan karena kuota bantuan sosial terbatas.
Kuota bantuan sosial di Kabupaten Tegal adalah sesuai dengan tingkat kemiskinan yang saat ini mencapai 6,16 persen atau sekitar 88 ribu orang.
“Sementara jumlah penerima bantuan sosial yang ada sekarang mencapai 517 ribu orang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengurangan untuk mencapai idealisasi 365 ribu penerima manfaat,” jelas Wibowo.
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Tegal, Ma’mun, yang menyebutkan bahwa sejak proses transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN, mereka diberikan tugas tambahan untuk melakukan pengecekan langsung atau verifikasi di lapangan, menanggapi setiap usulan dari pemerintah desa maupun masukan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
“Setiap pembaruan data, seperti usulan dari aplikasi Cek Bansos dan hasil musyawarah desa, akan dimasukkan ke dalam aplikasi kami, Sigma. Kemudian, kami turun ke lapangan untuk memverifikasi lokasi yang dilaporkan, melakukan wawancara, dan mendokumentasikan kondisi nyata sesuai dengan 39 indikator kesejahteraan sosial, lalu melaporkan hasilnya kepada pihak yang berwenang yang menentukan desil yang sesuai,” jelas Ma’mun.
Proses yang sama diterapkan saat menanggapi sanggahan masyarakat terkait ketidakakuratan data penerima bantuan sosial yang diajukan melalui aplikasi Cek Bansos.
Ma’mun menjelaskan bahwa jika setelah dua bulan laporan hasil pengecekan tidak ada tanggapan dari pusat, maka data penerima bantuan sosial yang dipermasalahkan akan dianggap benar dan akan dihapus dari daftar penerima.
Sebagai pendamping, ia mengingatkan semua penerima bantuan sosial untuk menjaga keamanan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan rekening ATM penerima bantuan.
Banyak kasus penyalahgunaan yang terjadi akibat kartu yang dititipkan kepada orang lain.
“ATM itu seperti dompet, jadi setiap orang harus menjaga sendiri karena biasanya PIN ATM penerima bantuan ditempel pada kartunya. Ini sangat berisiko untuk disalahgunakan,” pungkas Ma’mun.
Kepala Desa Margasari, Eko Riyanto, mengatakan bahwa masalah bantuan sosial di desanya yang memiliki populasi 12. 900 jiwa dengan 4. 589 kepala keluarga umumnya disebabkan oleh warga yang tidak memperbarui data kependudukan mereka.
Contohnya termasuk keluarga kurang mampu yang baru saja pindah tetapi belum mengurus dokumen administrasi kependudukan, serta mereka yang kembali dari perantauan yang tidak segera mengganti alamat KTP mereka.
Eko menjelaskan bahwa banyak warganya yang memilih untuk mengundurkan diri dari program Keluarga Harapan (PKH) secara sukarela karena merasa sudah lebih mampu atau merasa malu jika ada stiker penerima bantuan di dinding rumah mereka.
Salah satu contoh yang diberikan adalah Uripah, seorang pemilik rumah yang dijadikan lokasi untuk Podcast.
Uripah telah mengundurkan diri dari PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selama dua tahun karena merasa kehidupannya sudah cukup dan ingin memberikan kesempatan kepada orang lain yang lebih membutuhkan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Uripah yang luar biasa. Padahal jika ingin, masih ada kesempatan karena anak-anaknya masih di SD dan SMP. Namun sekali lagi, Bu Uripah bisa bersyukur atas usaha yang dijalani dan memiliki mental yang kuat untuk terus berusaha. Semoga rezekinya semakin bertambah,” ucap Eko.
Pada kesempatan itu, Eko juga mengingatkan warga penerima bantuan sosial untuk berhati-hati dalam menjaga identitas kependudukan mereka karena banyak kasus di daerahnya yang bantuan terhenti dan tidak bisa dikembalikan lagi karena NIK penerima bantuan, atau salah satu anggota keluarga dalam kartu keluarga terindikasi digunakan untuk mendaftar akun judi online, pinjaman online, hingga membayar cicilan kendaraan.
Bahkan, jika salah satu anggota keluarga diterima bekerja di sektor formal seperti karyawan pabrik, bantuan tersebut bisa langsung terhenti karena dianggap sudah mampu.
“Jangankan diterima sebagai CPNS atau pegawai pemerintah, anak yang diterima sebagai buruh pabrik pun bantuannya bisa langsung berhenti. Maka solusinya adalah memisahkan kartu keluarga. Kasihan karena masih banyak adik-adiknya dan penghasilannya juga tidak banyak. Pastinya tidak akan cukup jika harus memikul beban pengeluaran sekeluarga,” tegasnya.
Sumber : tribunnews.com
