Belum Dapat BSU Rp600.000? Begini Cara Melapor agar Bantuan Segera Cair
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025, yang ditargetkan tersalurkan sebelum pekan kedua bulan Juni. Besaran bantuan tersebut mencapai Rp600.000 per orang, diberikan sekaligus untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025 dengan masing-masing Rp300.000 per bulan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam pernyataannya pada Kamis, 5 Juni 2025 di Kantor Kemnaker Jakarta, menyebutkan bahwa pemerintah mengupayakan agar pencairan dilakukan sebelum pertengahan Juni. Hal ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap pekerja atau buruh yang memenuhi syarat.
Belum Cair? Ini Cara Lapor agar BSU Bisa Segera Diproses
Bagi pekerja atau buruh yang merasa berhak namun belum menerima bantuan ini, ada langkah pelaporan yang bisa dilakukan. Sebelumnya, mereka wajib mengecek apakah namanya masuk dalam daftar calon penerima BSU. Pemeriksaan ini dilakukan secara daring melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Jika masuk dalam daftar calon penerima, sistem akan meminta pengguna untuk melengkapi data rekening bank. Rekening yang digunakan harus berasal dari salah satu bank Himbara, yaitu BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, atau bank syariah BSI.
Setelah data rekening diperbarui, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa informasi sudah berhasil disimpan dan akan diverifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025.
Calon penerima diimbau rutin mengecek rekening terdaftar untuk mengetahui apakah BSU telah masuk. Bila mengalami kendala atau membutuhkan informasi tambahan, pekerja bisa langsung menghubungi contact center BPJS Ketenagakerjaan di nomor 175.
Syarat Menerima BSU Rp600.000
Bantuan ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, yang merevisi aturan sebelumnya pada Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Kriteria penerima BSU antara lain:
-
Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
-
Merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan per April 2025.
-
Menerima gaji atau upah tidak lebih dari Rp3.500.000 per bulan.
-
Bukan pegawai pemerintah seperti ASN (PNS dan PPPK), anggota TNI maupun Polri.
-
Tidak sedang mendapatkan bantuan dari program sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum BSU diberikan.
Dengan mengikuti langkah pelaporan dan memenuhi syarat di atas, diharapkan pekerja yang berhak bisa segera memperoleh BSU sebesar Rp600.000. Jangan lupa untuk selalu mengecek situs resmi dan memperbarui data rekening secara berkala untuk mempercepat proses pencairan bantuan.
